Bebaskan Lahan MRT, Plt Gubernur DKI: Uang di Kiri dan Kanan Sudah Ada Kopernya

"Uang sudah siap karena masuk dalam APBDP 2016. Tinggal persoalan sepakat atau tidak sepakat. Kalau sepakat langsung di bayar," kata Sumarsono.

Bebaskan Lahan MRT, Plt Gubernur DKI: Uang di Kiri dan Kanan Sudah Ada Kopernya
Warta Kota/Bintang Pradewo
Pembongkaran untuk MRT di Jalan Raya Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2016) 

WARTA KOTA, GAMBIR -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, pun mengaku telah menyiapkan koper berisi uang.

Uang tersebut untuk membayar lahan milik negara yang terkena pembebasan lahan proyek Mass Rapid Transit (MRT).

"Kalau besok sepakat, lusa dibayar juga nggak masalah. Uang di kiri dan kanan kita sudah ada kopernya itu. Satu di Dinas Perhubungan, satu di Dinas Bina Marga," kata Sumarsono, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (17/11).

Pembayaran untuk lahan milik negara itu mendapatkan izin setelah pembahasan bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.

"Uang sudah siap karena masuk dalam APBDP 2016. Tinggal persoalan sepakat atau tidak sepakat. Kalau sepakat langsung di bayar," kata Sumarsono.

Pertemuan tersebut, berlangsung Rabu (16/11). Mereka membahas mengenai lahan milik negara yang terkena pembebasan lahan proyek MRT.

"Apakah tanah negara itu bisa dibeli atau dibayar. Kita kan punya problem 127 bidang yang harus kita selesaikan untuk percepatan MRT. Dari semua itu kita masih ada beberapa problem," katanya.

Kebutuhan lahan untuk MRT seluruhnya sebanyak 632 bidang. Sudah dibebaskan sebanyak 351 bidang. Sisanya, 281 masih dalam proses pembebasan.

Dari 281 bidang sebanyak 127 bidang menjadi lahan prioritas. Sedangkan 127 bidang terdiri dari 102 bidang lahan oleh Dinas Bina Marga. 25 bidang lahan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi.

"Ada 34 tanah negara, lainnya oke. Yang 10 bidang tidak mau terselesaikan masalahnya. Hingga kita akan ukur ulang, cek ulang. Tapi problemnya adalah satu statusnya sebagai tanah negara tapi sudah digunakan, dirawat oleh beberapa orang itu sekian lama," katanya.

Pertanyaanya, lanjut Sumarsono, apakah lahan negara itu sama dengan aset negara. Jika terkena pembagunan harus dibayar atau tidak.

"Kita ngggak berani bayar kalau aturannya nggak ada. Kalau itu dibayar aturannya seperti apa. Nah karena itu kemarin kita rapat dengan Pak Menteri Sofyan Djalil. Yang intinya adalah tanah negara dengan syarat tertentu boleh dibayar," katanya.

Karena itu, lanjutnya ia bersurat kepada Sofyan Djalil, untuk percepatan MRT, meminta penjelasan peraturan pembebasan tanah negara yang terkena proyek tersebut.

"Akhirnya disepakati, pak menteri akan merumuskan kebijakan itu. Dan pembayaran kita selesaikan segera mungkin," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved