Pemkot Bekasi Alihkan Lahan Negara

Lahan yang diperkirakan memiliki luas 100 kilometer persegi itu akan diubah menjadi jalur hijau, pejalan kaki, saluran air dan jalan baru.

WARTA KOTA, BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi akan mengalihkan lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah setempat. Lahan yang diperkirakan memiliki luas 100 kilometer persegi itu akan diubah menjadi jalur hijau, pejalan kaki, saluran air dan jalan baru. Karena itu, pemerintah daerah gencar menertibkan bangunan yang berdiri di lahan tersebut.

Kepala Bidang Tata Air pada Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, Dicky Irawan mengatakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan surat izin pemanfaatan. Akan tetapi lahan yang dipakai itu tak boleh didirikan bangunan apalagi secara permanen. Tujuannya agar memudahkan pemerintah bila sewaktu-waktu lahan tersebut hendak digunakan untuk masyarakat.

"Kami pakai lahan negara untuk kepentingan masyarakat. Apalagi, kami sudah tekan MoU dengan pihak Dirjen Sumber Daya Air pada Kementerian PUPR terkait pemanfaatan lahan itu sejak tahun 2012 lalu," kata Dicky pada Kamis (3/11).

Seperti halnya bangunan permanen dan semi permanen yang dibongkar petugas di daerah Pekayon, Bekasi Selatan beberapa hari lalu. Kegiatan itu merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mengembalikan fungsi lahan tertsebut.

Untuk memanfaatkan lahan tersebut, kata Dicky, Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan dana sebesar Rp 75 miliar dari APBD 2016. Ditambah, adanya bantuan Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar tahun 2016. "Tahun depan tetap akan dianggarkan untuk pembangunan atau penataan di lahan negara," ujar Dicky.

Sejauh ini, ujar dia, lahan negara yang sudah dipakai untuk kepentingan masyarakat berada di Jalan Mawar, Jalan Perjuangan dan Jalan Inspeksi Kalimalang. Seluruh lahan itu kini diubah menjadi jalu pejalan kaki dan jalan baru untuk mengurai kemacetan yang ada di sekitar lokasi.

Kepala Disbimarta Kota Bekasi Tri Adhianto Tj menambahkan, penataan lahan milik negara ini memang untuk pembangunan kepentingan umum. Salah satunya, pembangunan jalur pejalan kaki, jalan baru dan saluran air. "Aset itu tetap milik negara, tapi kami kelola untuk kepentingan masyarakat," jelas Tri.

Tri khawatir akan ada bangunan liar bila pengelolaan lahan-lahan negara itu tidak maksimal. Dengan begitu, akan menyulitkan pemerintah untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut. "Mau tidak mau pemerintah harus menertibkan bangunan itu, karena sarana itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum," kata Tri.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved