Breaking News:

Bawaslu Menilai, Harus Ada Putusan Hukum Tetap, Jika Terjadi Pembatalan terhadap Ahok

Sanksi pembatalan calon itu dikenakan kalau terbukti pasangan calon itu seperti melakukan tindak pidana.

Faisal Rapsanjani
Calon Gubernur petahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat tiba di Polsektro Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (2/11/2016). 

WARTA KOTA, SENEN -- Dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih berlanjut.

Belum adanya kepastian hukum tetap dari pihak kepolisian membuat sebagian warga bergerak untuk menuntut pihak berwenang mengusut kasus tersebut.

Dikatakan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, Mimah Susanti, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan KPU DKI, jika ada pasangan calon gubernur DKI yang melakukan tindak pidana ancaman minimal 5 tahun.

"Sanksi pembatalan calon itu dikenakan kalau terbukti pasangan calon itu seperti melakukan tindak pidana. Pembatalan pasangan calon itu akan terbukti jika melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana lima tahun," kata Mimah, usai rapat pleno rekapitulasi, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).

Terkait kasus dugaan penistaan agama, jika mantan Bupati Belitung Timur itu masih belum ditetapkan sebagai terpidana, maka pembatalan belum dapat dilakukan.

"Nah ini sifatnya harua berkekuatan hukum tetap," singkat Mimah.

Untuk diketahui, mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No 9 Tahun 2016, pasal 88 ayat 1 butir b:

"Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara."

Menurut Mimah, mengenai penjelasan hukum seperti tertera di atas, jika belum ada ketetapan hukum, KPU DKI dan Bawaslu tidak dapat membatalkan Paslon.

"Pasal ini kan menyebutkan kalau dia terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," katanya.

Sebagai informasi, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka status seseorang tersebut menjadi terpidana.

Yang dimaksudkan Mimah, jika Paslon baru menjadi tersangka lalu menjadi terdakwa. Hal tersebut, belum membatalkan Paslon pada peserta Pilkada DKI Jakarta.

Seperti diketahui, terhitung dari bulan November 2016 hingga hari terakhir pemungutan suara 15 Februari 2017, masih tersisa empat bulan.

Sementara Komisioner KPU DKI, Dahliah Umar, menegaskan kepada partai politik pengusung jika terjadi pembatalan pasangan calon, parpol pengusung tidak dapat mengganti dan mencalonkan kembali di Pilkada DKI Jakarta.

"Kalau sampai batal, partai politik yang mencalonkan tidak bisa mencalonkan kembali Jadi mereka tidak bisa," kata Dahliah, di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). (Faizal Rapsanjani)

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved