SMA/SMK Negeri di Depok telah Serahkan Data Guru dan Guru Honorer ke Pemprov Jabar

WARTA KOTA, DEPOK -- Seluruh SMA dan SMK Negeri se-Kota Depok dipastikan telah menyerahkan semua data guru dan guru honorer mereka ke Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, pada awal Oktober 2016 lalu.

Hal ini merupakan salah satu proses dalam rencana pengalihan kewenangan semua SMA dan SMK di Depok yang tadinya dibawah Pemkot Depok menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar, mulai Januari 2017 mendatang.

Kepala SMA Negeri 6 Depok, Tugino menjelaskan penyerahan data guru dan guru honorer oleh pihaknya ke Pemprov Jabar sudah dilakukan awal Oktober 2016 lalu.

Hal itu juga sudah dilakukan oleh semua SMA dan SMK Negeri di Depok dengan instruksi dan arahan dari Dinas Pendidikan Kota Depok.

Menurutnya dengan begitu, maka proses selanjutnya untuk pengalihan kewenangan SMA dan SMK ke Pemprov Jabar ini adalah pendataan semua aset sekolah oleh Disdik Depok untuk diserahkan ke Pemprov Jabar.

"Juga termasuk apa kekurangan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap sekolah agar nantinya bisa diambil langkah oleh Pemprov Jabar untuk mengatasinya," kata Tugino kepada Warta Kota, Senin (24/10/2016).

Ia menuturkan untuk SMAN 6 Depok ada 37 guru tetap dan 20 guru honorer yang semua datanya sudah diserahkan ke Pemprov Jabar.

"Jadi Pemkot Depok hanya akan bertanggung jawab atas gaji serta tunjangan guru dan guru honorer di semua SMA dan SMK Negeri di Depok, selama tiga bulan lagi saja atau sampai Desember mendatang. Sebab sejak Januari 2017 semuanya akan menjadi tanggung Pemprov Jabar," kata Tugino.

Menurut Tugino, dirinya optimis dengan pengambil alihan kewenangan ini oleh Pemprov Jabar, maka masalah-masalah seputar pendidikan di tingkat SMA dan SMK di Depok akan lebih cepat teratasi dan ditemukan solusinya.

Ia mencotohkan dana operasional sekolah yang tergantung dari dana BOS selama ini di SMAN 6 Depok dirasa masih kurang jika pihaknya akan menerapkan kegiatan eksta kurikuler.

"Per tahun dana BOS untuk SMAN 6 Depok adalah sekitar Rp 1,4 Miliar. Besaran ini masih kurang sekitar Rp 1 Miliar jika kami ingin menerapkan 24 kegiatan ekstra kurikuler secara maksimal," kata Tugino.

Selain itu kata dia, SMAN 6 Depok yang memiliki 1200 siswa masih kekurangan toilet. Penambahan pembangunan toilet sudah diajukan pihaknya namun belum juga terealisir.

"Hal-hal seperti ini kami harapkan lebih cepat teratasi jika kewenangan SMA dan SMK diambil Pemprov Jabar," kata Tugino.

Sementara itu Kepala Disdik Depok M Thamrin memastikan proses pengalihan kewenangan semua SMA dan SMK Negeri di Depok ke Pemprov Jabar saat ini berjalan cukup baik dan lancar.

Ia menyatakan proses pengalihan kewenangan ini berdasarkan peraturan dari Kementerian Pendidikan dimana untuk pendidikan setingkat menengah atas kewenangannya ada di pemerintah provinsi.

Dengan begitu katanya pemerintah kota nantinya diharapkan lebih fokus menangani pendidikan setingkat sekolah dasar dan menengah pertama, sehingga ke depan penanganan semua masalahnya jauh lebih efektif dan lebih cepat.