Pengamat: Polri Harus Profesional saat Tangani Kasus Ahok

"Saya meminta Polri netral dan profesional dalam menangani kasus Ahok agar Polri tidak dituduh sebagai alat politik oleh pihak tertentu," kata Faisal

Pengamat: Polri Harus Profesional saat Tangani Kasus Ahok
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Djan Faridz menandatangani kontrak politik dengan bakal calon petahana DKI Jakarta, Ahok Djarot. PPP kubu Djan Faridz deklarasi mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017, di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016). 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Pakar Hukum Pidana, Faisal Santiago meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk profesional dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini dilakukan agar masyarakat percaya terhadap institusi Polri.

"Saya meminta Polri netral dan profesional dalam menangani kasus Ahok agar Polri tidak dituduh sebagai alat politik oleh pihak tertentu," kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/10).

Dia mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus mengacu pada Surat Edaran Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor SE/7/VI/2014‎ yang dikeluarkan era Jenderal (Purn) Badrodin Haiti. Dalam aturan tersebut, ‎ketika sudah memasuki tahapan pemilu apalagi masa pendaftaran, maka semua laporan terhadap calon kepala daerah baik bupati, walikota maupun gubernur ditangani selesai pilkada.

"Polri harus berpegang teguh pada aturan Perkap yang mengatur pilkada," kata Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur itu.

Sementara itu, Ketua APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia), Laksono Utomo mengatakan masyarakat harus menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk menangani kasus Ahok. "Mari kita percayakan kepada Polri penanganan proses hukumnya, tentu saja dilakukan setelah pilkada selesai agar tidak ada calon tertentu yang dipojokkan," katanya.

Perlu diketahui, Surat Edaran/Peraturan Kapolri (Perkap) era Jenderal (Purn) Badrodin Haiti bahwa kasus yang melibatkan calon kepala daerah perlu ditangguhkan agar tidak dijadikan kriminalisasi.

Artinya, ketika sudah memasuki tahapan pemilu apalagi masa pendaftaran, maka semua laporan terhadap calon kepala daerah baik bupati, walikota maupun gubernur ditangani selesai pilkada.(bin)

Penulis:
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved