Digugat PP PELTI, Kemenpora Siap Hadir di Persidangan

Gatot Dewa Broto saat dihubungi pada Rabu (19/10) mengatakan bahwa pihak mereka siap hadir di persidangan bilamana nanti dipanggil.

Digugat PP PELTI, Kemenpora Siap Hadir di Persidangan
Tribunnews.com
Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot Dewa Broto. 

WARTA KOTA, SENAYAN - Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menanggapi santai soal gugatan ke pengadilan yang dilayangkan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (PP PELTI).

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot Dewa Broto saat dihubungi pada Rabu (19/10) mengatakan bahwa pihak mereka siap hadir di persidangan bilamana nanti dipanggil.

Untuk diketahui PP PELTI melayangkan gugatan terkait alih fungsi lapangan tenis di area Gelora Bung Karno (GBK). Berdasarkan rencana renovasi GBK, seluruh lapangan tenis di sana rencananya akan diganti menjadi lapangan softball.

Atas hal tersebut, PP PELTI lalu menggugat Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek GBK ke Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober kemarin. Menpora Imam Nahrawi juga menjadi salah satu pihak tergugat, dengan posisi sebagai Tergugat II.

Adapun pihak tergugat lainnya adalah Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat I, Menteri Sekretaris Negara Selaku Tergugat III ,Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tergugat IV dan Menteri Keuangan selaku Tergugat V.

"Silahkan saja. Itu hak mereka untuk menggugat kami. Yang jelas apa yang kami lakukan sama sekali tidak menyalahi Undang-undang. Kalau nanti diminta hadir pun kami siap hadir di persidangan, " kata Gatot.

Menurut Gatot, alih fungsi lapangan tersebut sama sekali bukan masalah.

"Alih fungsi tetap dilakukan untuk olahraga, bukan untuk yang lainnya. Tidak ada tuntutan lapangannya harus per cabang olahraga tertentu. Jadi ya tidak ada masalah sebenarnya," kata Gatot.

Perihal para atlet tenis kehilangan tempat berlatih karena alih fungsi, Gatot mengatakan bahwa masih ada beberapa lapangan dengan standar internasional yang bisa dipakai para atlet.

"Lagipula, saat rapat jelang renovasi, pihak PP PELTI juga diundang rapat, dan menyetujui. Tidak mungkin renovasi berjalan begitu saja tanpa persetujuan mereka, " kata Gatot.

Sebelumnya, PP PELTI mengatakan bahwa gugatan dilayangkan karena tidak banyak lapangan tenis yang memenuhi standar internasional.

"Mengacu pada standar International Tennis Federation (ITF) untuk melaksanakan kejuaraan selevel Internasional, sebuah gelanggang harus dilengkapi tujuh side court, dan satu center court, " kata Ketua Umum PP PELTI, Maman Wiryawan dalam rilisnya.

Stadion Tenis Senayan, kata Maman, sebetulnya juga memiliki nilai sejarah. 

"Lapangan itu dibangun dalam rangka persiapan Asian Games 1962 di Jakarta, " katanya.

Maman melanjutkan, alih fungsi tersebut juga bakal menimbulkan kerugian bagi atlit nasional dan Internasional.

"Imbasnya adalah terganggunya jadwal latihan dari pemusatan latihan Tim Nasional tenis yang telah disusun dan dikelola oleh PP PELTI. Kami juga tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan rencana kebijakkan renovasi dan alih fungsi Komplek Stadion Tenis Senayan, " katanya. (kar)

Penulis: z--
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved