Reklamasi Jakarta

Pakar Hukum: Raperda Reklamasi Tidak Bersifat Spesifik

Refly menambahkan, keberadaan Raperda untuk memberikan kepastian hukum dan tindakan terhadap sejumlah proyek reklamasi yang akan dan sedang berjalan.

Pakar Hukum: Raperda Reklamasi Tidak Bersifat Spesifik
Kompas.com
Refly Harun. 

WARTA KOTA, PALMERAH— Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Reklamasi tidak bersifat spesifik.

Ia menilai pengajuan surat dari Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI untuk melanjutkan pembahasan Raperda ini sebagai sesuatu yang wajar.

Karena sesuai dengan Peraturan Daerah, kata dia, akan mengatur reklamasi dan pengembangan kawasan di Jakarta secara umum.

Dengan demikian, beleid ini akan menjadi payung hukum yang lebih kuat dan menghindarkan gubernur dari penggunaan diskresi yang terlampau sering.

"Diskresi itu boleh satu atau dua kali saja. Setelah diskresi diambil harus buat aturannya,” kata dia saat dihubungi, Selasa (18/10).

Menurutnya terdapat dua Raperda terkait reklamasi yang dihentikan pembahasannya oleh DPRD Jakarta. Kedua beleid itu adalah Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dewan menghentikan pembahasan tersebut setelah operasi tangkap tangan terhadap Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi.

Beberapa waktu lalu, Ahok mengajukan surat permintaan kepada DPRD Jakarta untuk membahas lanjutkan pembahasan Raperda terkait reklamasi.

Pemerintah Jakarta menilai, seluruh persoalan sudah terselesaikan, termasuk mengenai kontribusi tambahan yang selama ini menjadi salah satu poin perdebatan.

Refly menambahkan, keberadaan Raperda untuk memberikan kepastian hukum dan tindakan terhadap sejumlah proyek reklamasi yang akan dan sedang berjalan.

Halaman
12
Penulis:
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved