Masyarakat Bantargebang Tuntut DKI dan Kota Bekasi

Mereka mendesak agar kedua daerah tersebut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak sekitar yang terdampak timbunan sampah di TPST Bantargebang

Masyarakat Bantargebang Tuntut DKI dan Kota Bekasi
Warta Kota/Fitiyandi Al Fajri
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Kamis (4/8/2016) siang. Dalam kesempatan itu, Djarot mengakui bahwa pengelolaan sampah belum optimal karena masih masa transisi dari pengelola yang lama yaitu, PT Godang Tua Jaya (GTJ). 

WARTA KOTA, BEKASI -- Masyarakat Bantargebang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) menuntut Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

Mereka mendesak agar kedua daerah tersebut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak sekitar yang terdampak timbunan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ketua AMPP, Abdul Somad mengatakan, ada lima poin tuntutan yang dilayangkan ke pemerintah daerah. Kelimanya adalah permintaan pembangunan gedung sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK dengan standar internasional, pembebasan seluruh biaya operasional sekolah, penyediaan sarana angkutan bus sekolah di masing-masing kelurahan, pengadaan program beasiswa untuk siswa berprestasi ke jenjang universitas dan penyelenggaraan program kejar paket A,B dan C secara gratis.

"Kami minta pemerintah daerah mendengar keinginan itu. Karena bantuan untuk pendidikan tidak dirasa oleh masyarakat Bantargebang," kata Abdul kepada wartawan pada Kamis (13/10).

Abdul menilai, selama ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan hanya fokus di sektor pembangunan di wilayah setempat. Misalnya pembangunan jalan, masjid, posyandu dan sarana umum lainnya.

Padahal masih banyak anak-anak di sana yang tidak mendapat pendidikan secara laik. Bahkan, kata dia, uang kompensasi bau (community development) yang diterima warga sebesar Rp 300.000 per bulan dianggap kurang.

"Itu saja dipotong Rp 100.000 untuk pembangunan infrastruktur di wilayah setempat. Sementara sisa uangnya digunakan untuk keperluan lain seperti membeli air karena kualitas air di sana tidak bagus," jelas Abdul.

Menurutnya, timbunan sampah di TPST Bantargebang memberikan dampak negatif terhadap warga dan lingkungan sekitar, seperti rentan merebaknya penyakit diare, infeksi saluran pernapasan akut (ispa), gatal-gatal dan sebagainya.

Belum lagi citra Bantargebang yang banyak disebut warga daerah tempat pembuangan sampah.

"Sangat banyak dampak negatif akibat keberadaan tempat sampah. Bahkan sudah 30 tahun dirasakan warga Bantargebang," ungkapnya.

Sekaretaris AMPP Agus Hadi Prasetyo menambahkan, dampak timbunan sampah TPST dirasakan oleh belasan ribu warga dari tiga kelurahan dalam satu kecamatan.

"Tiga kelurahan itu Ciketing Udik, Sumurbatu dan Cikiwul. Ketiganya masuk dalam Kecamatan Bantargebang," jelas Agus.

Berdasarkan catatan yang dia punya, di wilayah setempat terdapat 26 SD, di antaranya 10 swasta, tujuh SMP diantaranya lima swasta, satu SMA Negeri, dan empat SMK di antaranya tiga swasta.

Dia pun berharap, agar Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi merealisasikan keinginan mereka. Dengan begitu, anak-anak di Bantargebang mendapat pendidikan secara laik.

"Usulan ini juga sudah kita sampaikan ke DKI Jakarta lewat DPRD Kota Bekasi. Kami berharap semoga bisa terlaksana," ujar Agus. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved