Breaking News:

Anggota Paguyuban Pedagang Ikan Muara Baru ke Menko Maritim Sore Ini

Industri perikanan di Pelabuhan Nizam Rachman, Muara Baru masih lumpuh. Ratusan pedagang ikan dan nelayan siap ke Menko Maritim untuk berdialog.

Penulis: | Editor: Max Agung Pribadi
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB), Tachmid Widiasto Pusoro. 

WARTA KOTA, PENJARINGAN-Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo) beserta Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI telah menaikkan harga sewa lahan sebesar 450 persen di Kawasan Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu membuat sejumlah nelayan, pengusaha, sentra perikanan, dan karyawan pabrik ikan langsung melakukan aksi tutup operisional sejak Senin (10/10), dan masih berlangsung hari ini, Rabu (12/10/2016).

Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB), Tachmid Widiasto Pusoro saat diwawancarai Warta Kota, mengatakan sudah berkomitmen untuk tetap melakukan aksi tutup operasional tersebut. Aksi yang juga menuntut akan sulitnya menangkap ikan di lautan, hingga melakukan pembuatan perizinan, kata Tachmid, langsung mendapat perhatian dari Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.

"Sampai saat ini, kami masih melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen kami bersama, yakni menutup seluruh operasional yang ada di Kawasan Pelabuhan Muara Baru. Aksi ini juga kami akan dipanggil oleh pihak Menko Maritim sore ini," papar Tachmid.

Dijelaskan Tachmid, diketahui Menko Maritim akan memanggil perwakilan paguyuban hingga nelayan yang ada di Muara Baru sore ini sekitar pukul 16.30 WIB. Diketahui, pihak dari Menko Maritim akan mempertemukan dengan pihak Perum Perindo.

"Kami akan dipertemukan dengan pihak Perum Perindo dalam rapat pertemuan sore nanti. Agar semuanya jelas dan pihak pemerintah tahu betul kondisi kami yang sampai saat ini tertindas oleh pihak Perum Perindo," papar Tachmid.

Diketahui sebelumnya, aksi tersebut dilakukan lantaran adanya kebijakan kenaikan uang sewa lahan mencapai 450 persen dalam jangka waktu lima tahun, oleh pihak Perum Perindo. Aksi itu terjadi juga akan adanya pengosongan paksa bangunan dan gedung perusahaan ikan, terkait rencana pembangunan pasar ikan modern yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI), Susi Pudjiastuti.

Tuntutan para nelayan tersebut antara lain :

1). Tarif sewa naik tidak lebih dari 20 persen.
2). Masa sewa minimal 10 tahun.
3). Pengosongan paksa dihentikan.
4). Tidak ada Oligopoli penjualan solar.
5). Transhipment diizinkan.
6). Bagi hasil keuntungan 25 persen usaha solar di Kawasan Pelabuhan Muara Baru dibatalkan.
7). Pembatasan GR untuk SIPi 150 GT dan SIKPi 200 GT direvisi
8). Pengurusan Izin kapal berlayar selesai dalam kurun waktu 7 hari kerja.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved