Pemilukada DKI Jakarta

Persyaratan Paslon DKI, KPU DKI: Sejauh Ini Belum Ada Masalah

"Sejauh ini belum ada memenuhi masalah. Kalau nama masih sedang dicek. Mungkin nama-nama itu ada status yang PNS," ujar Sumarno kepada Warta Kota.

Persyaratan Paslon DKI, KPU DKI: Sejauh Ini Belum Ada Masalah
Antara Foto/Rosa Panggabean
Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Faizal Rapsanjani

WARTAKOTA, SENEN - Menurut ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno, verifikasi persyaratan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI akan langsung diinformasikan kepada tim kampanye.

"Nanti besok 11 Oktober, yah. Besok yah diinformasikan saja langsung ke Paslonya. Saya belum bisa beri keterangan karena berita acaranya pun belum dibuat," kata Sumarno di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/10).

Dikatakannya, berkas persyaratan dan struktur tim kampanye belum menemukan masalah atau pelanggaran sesuai ketentuan.

"Sejauh ini belum ada memenuhi masalah.  Kalau nama masih sedang dicek. Mungkin nama-nama itu ada status yang PNS," ujar Sumarno kepada Warta Kota.

Perlu diketahui, KPU DKI akan memverifikasi kebenaran berkas persyaratan tersebut hingga 11 Oktober 2016.

Kemudian menetapkan pasangan cagub-cawagub yang memenuhi persyaratan pada 24 Oktober 2016.

Sebelumnya Sumarno mengatakan pejabat yang dikategorikan memiliki jabatan tinggi negara, tidak boleh terlibat dalam kampanye Pilkada.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 huruf b dan f UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada.

Disebutkan dalam pasal tersebut, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

"Nama tim kampanye perlu diverifikasi (seperti pejabat, atau terdaftar Dari Tim lain), BUMN, BUMD, atau pejabat yang dikategorikan mempunyai jabatan tinggi negara. PNS juga tidak boleh atau TNI dan Polri," jelas Sumarno.

Jika terbukti salah satu tim kampanye memiliki jabatan negara, lanjut Sumarno, pihaknya akan mencoret nama tersebut dalam tim kampanye.

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved