Breaking News:

Analisis

Incumbent Tidak Ajukan Cuti Berdampak Diskualifikasi

Kandidat kepala daerah yang bersikeras tidak cuti sebagai incumbent akan dikenai sanksi diskualifikasi.

Kompas.com
Said Salahuddin 

Analisis Pemilukada DKI Jakarta

Oleh Said Salahuddin

Hal itu merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o1 dan Pasal 42 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 terkait Pencalonan (PKPU 9/2016), yang pada pokoknya menentukan syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur petahana adalah menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye dan surat kesediaan cuti dimaksud wajib diserahkan ke KPU provinsi pada saat pendaftaran.

Tetapi, saya belum tahu apakah surat itu termasuk dokumen yang sudah diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran tadi. Hal itu bisa dikonfirmasi langsung kepada KPU DKI Jakarta. Tetapi kalau surat pernyataan bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye itu ternyata tidak diserahkan pada saat pendaftaran, maka menurut peraturan KPU DKI Jakarta semestinya menolak pendaftaran Ahok-Djarot pada hari ini, tetapi Ahok-Djarot masih dapat mengulang pendaftarannya sebelum tanggal 23 September 2016.

Kalau Ahok masih bersikeras tidak mau menyerahkan surat pernyataan bersedia cuti di luar tanggungan negara, selama masa kampanye, maka merujuk Pasal 88 ayat (1) huruf g PKPU 9/2016, pasangan Ahok-Djarot harus dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilukada DKI Jakarta atau diskualifikasi.

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved