Sering Disalahgunakan, Laporan Qlue untuk Fitnah, Harus Dikaji Ulang

Qlue dianggap tidak digunakan dengan sebenarnya, sehingga kerap terjadi penyimpangan.

Sering Disalahgunakan, Laporan Qlue untuk Fitnah, Harus Dikaji Ulang
Warta Kota/Bintang Pradewo
Ilustrasi upaya atasi masalah di DKI Jakarta. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Sejumlah kalangan menilai, aplikasi Qlue sering bermasalah karena disalahgunakan.

DPRD DKI menerima perwakilan dari Forum RT/RW setelah melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI, Jumat (16/9/2016).
Mereka melakukan aksi memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, agar RT/RW memberikan laporannya melalui aplikasi Qlue. Dengan upah Rp 10.000 per laporan.
Karena itu, dalam pertemuan tersebut, DPRD berjanji akan meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, untuk mengkaji ulang penerapan laporan tersebut.
Sekjen Forum RT/RW, Lukman Hakim, mengatakan, bahwa pihaknya keberatan dengan kebijakan Ahok tersebut. Pasalnya memberatkan warga.
Apalagi, alasan yang digunakan Ahok adalah untuk transparansi dana.
"Alasan Pemprov DKI transparansi dana APBD. Transparansi kenapa cuma operasional RT/RW, harus adil berimbang. Semua penggunaan termasuk infrastruktur semua harusnya transparan," kata Lukman dalam pertemuan tersebut.
Menurut Lukman, seharusnya juga Qlue Indonesia perlu diaudit. Sehingga semua yang termasuk dari Qlue banyak dampaknya.
"Bermuara keluar Pergub 168 Tahun 2014 saat Basuki Plt. Mengatur fungsi RT/RW. Bertentangan SK Gubernur 36," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, bahwa tujuan Qlue baik. Namun, juga banyak yang menjadikannya sebagai ajang fitnah memfitnah.
"Jadi misalkan ada sesuatu masalah di suatu tempat, lalu difoto dan dikirim. Padahal, masalah itu bukan berada di tempat tersebut. Itu jadi ajang fitnah memfitnah," kata Prasetio atau pras.
Pihaknya pun akan meminta kepada Pemprov DKI Jakarta, untuk merevisi kebijakan tersebut
"Nanti kami akan minta Gubernur, untuk mengkaji kebijakan tersebut," tegasnya.
Hal senada, Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, mengatakan bahwa seharusnya uang operasional RT/RW dibayarkan. Pasalnya, sudah dianggarkan dalam APBD.
"Patut dipertanyakan. Tolong didata mana RT/RW yang belum keluar operasionalnya. Komponen nggak ada gaji, konsekuensi nggak masuk mengurangi, ini operasional," katanya.
Pihaknya, lanjut Taufik akan memanggil unit wilayah terkait yang belum mencairkan dana operasional tersebut.
"Lurah yang nggak bayar, akan panggil, kenapa alasannya. Jangan surat menyurat, panggil disini, rapat komisi A bapak bisa datang. Kalau perlu dibuat pansus ini," katanya.‎
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved