Breaking News:

Pengendalian Apotek Rakyat Ada di Dinas Kesehatan DKI

Hal ini mengingat izin yang diberikan terhadap sebuah apotek rakyat tanpa adanya evaluasi.

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor:
Pengendalian Apotek Rakyat Ada di Dinas Kesehatan DKI
stempeljakarta.com
Logo Apotek

WARTA KOTA, MATRAMAN - Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta menilai Dinas Kesehatan DKI Jakarta mempunyai peranan penting untuk mencegah peredaran obat kedaluwarsa. Pasalnya Dinas Kesehatan memiliki wewenang untuk memberikan izin operasional dari sebuah apotek rakyat.

Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM DKI Jakarta, Widya Savitri mengatakan dalam hal ini tindakan tegas dari Dinas Kesehatan sangat diperlukan. Hal ini mengingat izin yang diberikan terhadap sebuah apotek rakyat tanpa adanya evaluasi.

"Izin apotek rakyat ada di Dinas Kesehatan dan itu berlaku selamanya tanpa ada pengawasan dan evaluasi. Hal ini membuat apotek rakyat semakin leluasa, jadi bagaimana evaluasinya," katanya, saat berada di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (13/9).

Sementara itu sesuai dengan tugasnya, Widya menuturkan BPOM DKI Jakarta melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap enam apotek rakyat yang sudah disegel sebelumnya yakni Apotek Rakyat Rezeki, Fauzi Farma, Sinar Sehat 1, Sinar Sehat 2, dan Paris.

Tindakan itu diambil untuk diketahui jalur distributor obat-obatan di keenam toko obat tersebut. Pemeriksaan itu melibatkan 20 petugas BPOM DKI Jakarta, 30 petugas Satpol PP, 15 petugas PD pasar Jaya, serta tiga petugas Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.

"Pendataan yang dilaksanakan petugas BPOM DKI di Pasar Pramuka dilakukan untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah obat di keenam kios apotek rakyat tersebut," jelasnya.

Ia menambahkan keenam kios apotek rakyat itu sesungguhnya sudah bermasalah sejak tahun 2010 karena menjual obat palsu, obat kedaluwarsa, obat psikotropika, dan obat tanpa izin edar. Namun setelah adanya temuan peredaran obat kedaluwarsa pada awal September kemarin, baru lah tindakan tegas diambil berupa penutupan.

"Beberapa di antaranya sudah ada yang dijerat pidana, tetapi kios-kios tersebht tetap dapat buka. Vonis hukum pun ringan, sebatas teguran. Tidak pernah ada tindakan tegas," jelasnya.

Sementara itu Kepala Pasar Pramuka, Ajie Ruslan mengatakan keenam kios itu sudah disegel dan ditutup sejak 7 September kemarin. Ia menuturkan pihak pengelola sangat kooperatif apabila ada temuan pelanggaran yang dilakukan para pemilik apotek.

"Selama ada rekomendasi dari pemerintah, kami siap menutup kios yang terbukti melanggar," jelasnya.

Namun demikian menurut Ajie, sejumlah pemilik apotek rakyat sempat mengancam akan tutup jika tetap ada razia. Namun ia buru-buru menjelaskan bahwa razia dilakukan hanya terhadap apotek rakyat yang terindikasi melakukan pelanggaran.

"Razia hanya dilakukan pada kios yang dicurigai melakukan pelanggaran, bukan seluruhnya," ungkapnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved