Satpol PP DKI Terapkan Pendekatan Militeristik, Saat Menggusur

WARTA KOTA, PALMERAH -- Pendekatan represif yang dilakukan Satpol PP DKI Jakarta merupakan pendekatan militeristik terhadap rakyat sipil.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP DKI, saat penertiban sering menerapkan sistem militer.

Hal tersebut, menanggapi pernyataan dari Kepala Satpol PP DKI, Jupan Royter saat pembahasan anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/9/2016).

"Jadi, Satpol Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan ke anggotanya kalau sudah kepepet, dia atau Anda yang mati. Kalau menerapkan sistem ini adalah militer. Kalau militer wajar, karena berhadapan dengan musuh, bukan rakyat. Kalau Satpol Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kan seharusnya lebih humanis, pendekatan persuasif. Jangan anggap warga, musuh," kata Syarif ditemui di ruangan kerjanya, Gedung DPRD DKI.

Karena itu, ia meminta kepada Satpol Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta DKI memperbaiki kinerjanya. 

Agar tidak lagi terjadinya bentrokan dengan warga saat penertiban dilakukan.

Apalagi dirinya juga mengaku mendapatkan pemukulan dari petugas Satpol PP saat penertiban Rawa Jati, Jakarta Selatan, Sabtu (3/9/2016) kemarin.

"Saya sengaja tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi saya minta Satpol PP tidak lagi melakukan tindakan anarkis lagi. Jika terjadi lagi anarkis, silakan Kasatpol PP, mundur!" tegas politisi Gerindra tersebut.‎