Lima Guru Besar Antikorupsi Berkirim Surat kepada Presiden Jokowi

Lima guru besar dari empat universitas di Indonesia berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo

Antaranews.com
Mahfud MD 

WARTA KOTA, PALMERAH— Lima guru besar dari empat universitas di Indonesia yang menyatakan diri sebagai guru besar antikorupsi hari ini berkirim surat ke Presiden RI Joko Widodo. Melalui surat itu mereka meinta Presiden agar menolak pengesahan regulasi yang mempermudah pemberian remisi bagi koruptor.

Kelima guru besar itu ialah Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), Prof. Dr. Hibnu Nugroho (Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto), Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Universitas Indonesia) dan Prof. Dr. Marwan Mas, M.H. (Universitas Bosowa '45 Makassar).

Setelah mengucapkan salam, doa, dan harapan agar Presiden terus berkomitmen memberantas korupsi, para guru besar itu dalam suratnya mengingatkan, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (RPP Warga Binaan).

Kementrian itu beralasan bahwa RPP dibuat untuk mengurangi kisruh dan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). "Melalui surat ini kami ingin menyampaikan bahwa RPP ini perlu dikrtisi dalam tiga aspek yaitu prosedur, subtansi dan alasan pemerintah dalam melakukan penyusunan rancangan regulasi tersebut," ujar mereka.

Pertama, secara prosedur, proses penyusunan RPP Warga Binaan tidak transparan, tidak partisipatif dan tidak disertai dengan naskah akademik atau kajian yang menjelaskan alasan atau latar belakang perlunya RPP ini.

Kedua, secara subtansi, menurut mereka, RPP usulan pemerintah jelas menguntungkan para koruptor karena berupaya memberikan banyak celah dan peluang agar koruptor lebih banyak dan lebih cepat keluar penjara.

"Syarat utama sebagai justice collaborator dan adanya rekomendasi lembaga yang menangani perkara korupsi dari sang koruptor – seperti KPK – dihilangkan dalam usulan RPP. Setahun napi korupsi sangat mungkin mendapat 3 hingga 4 kali remisi yaitu umum, khusus, tambahan dan kemanusiaan," jelas mereka.

Ketiga, alasan RPP untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni penjara tidak efektif ditujukan kepada napi korupsi. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatn per Juli 2016 menyebutkan jumlah narapidana yang menghuni rutan dan penjara berjumlah 197.670 orang dan sebanyak 3.801 (1,92 %) diantaranya adalah narapidana korupsi.

Para guru besar itu menyatakan, Presiden perlu secepatnya memanggil Yasona selaku Menteri Hukum dan HAM untuk dimintai klarifikasi dan memperhatikan penolakan dari KPK maupun pihak perguruan tinggi terkait dengan subtansi yang dinilai menguntungkan koruptor.

"Hal ini penting karena RPP akan menjadi pertaruhan komitmen pemberantasan korupsi Pemerintah Jokowi-JK," ujar mereka.

Tanpa ada campur tangan Presiden, dikhawatirkan ada penumpang gelap dan aksi politis di balik gagasan mencabut pengetatan syarat pemenuhan hak bagi koruptor seperti tertuang dalam RPP. "Pemerintah lebih baik fokus memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi," pinta mereka.

Para guru besar itu juga menyodorkan catatan, hingga kini setidaknya ada beberapa regulasi yang mendesak untuk segera dibahas. Di antaranya RUU tentang Perampasan Aset, RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai, dan RUU tentang Revisi atas UU Tindak Pidana Korupsi.

Penulis:
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved