BIN di Bawah Budi Gunawan Diharapkan Bisa Hembuskan Angin Segar Perubahan

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kalangan DPR telah secara resmi menerima surat penunjukan dari Presiden Joko Widodo terhadap Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN.

Kabar sudah santer berhembus sejak beberapa waktu lalu, tapi baru kali ini benar-benar menjadi kenyataan.

Jumat, 2 September 2016, kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, pimpinan DPR RI menerima surat dari Presiden perihal penggantian Letjen TNI (Purnawirawan)  Sutiyoso sebagai Kepala BIN dan pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala BIN yang baru.

Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Fadli Zon menyatakan, DPR siap memroses usulan Presiden tersebut.

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Atas dasar Undang-Undang tersebut, maka DPR akan segera memproses surat Presiden untuk dibahas di Komisi I," katanya di Jakarta, Minggu (4/9/2016).

Fadli Zon juga menyatakan mendukung pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang diharapkan mampu memenuhi harapan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh BIN.

Selanjutnya Fadli menyampaikan sejumlah isu penting yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepala BIN mendatang, seperti pencegahan ancaman terorisme, separatisme, dan juga potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan yang harus direspon secara tepat dan komprehensif. Hal ini membutuhkan kerja intelijen yang akurat agar kepentingan nasional tidak terganggu. 

"Pendekatan intelijen tentu berbeda dengan penanganan seperti penanganan kejahatan oleh kepolisian. BIN diharapkan bisa menjadi intelijen yang melindungi kepentingan nasional, kepentingan negara dari ancaman luar dan dalam," katanya.

Fadli Zon menekankan bahwa di tengah lingkungan global yang semakin dinamis, tantangan dan ancaman keamanan pertahanan yang dihadapi  Indonesia juga semakin beragam.

Mulai dari ancaman tradisional hingga non tradisional.

"Baik yang sifatnya lokal, nasional, global, dan transnasional. Apalagi, saat ini, dukungan teknologi semakin canggih dan maju, yang juga sering digunakan dalam praktik kejahatan. Cyber war, salah satu yang perlu diantisipasi," katanya.

Menghadapi situasi ini, kata Fadli, diharapkan BIN dapat berfungsi secara modern dan efektif.