Skandal Reklamasi

Sidang Perdana Sanusi Dihadiri Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik

Dalam persidangan yang beragendakan mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sanusi terlihat datang ditemani kakaknya.

Penulis: | Editor:
Warta Kota
ILUSTRASI - M Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra (rompi oranye) berjalan keluar menuju mobil tahanan usai diperiksa, di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016). 

WARTA KOTA, KEMAYORAN - Sidang perdana atas kasus suap proyek reklamasi yang menjerat mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (24/8) siang.

Dalam persidangan yang beragendakan mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sanusi terlihat datang ditemani kakaknya, Wakil Ketua DPRD, M Taufik serta sejumlah keluarga besarnya. Memulai persidangan Taufik yang terlihat rapih dengan setelan batik dan celana hitam itu segera menyalami hakim dan JPU yang sudah tiba terlebih dahulu.

Tidak menunggu lama, Ketua Majelis Hakim, Supeno membuka persidangan dan mempersilahkan pihak JPU untuk membacakan dakwaan. Pada kesempatan tersebut, Ronald Worontika selaku Ketua JPU membacakan dakwaan atas kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Agung Podomoro land, Ariesman Widjojanto sebesar Rp 2 miliar.

Selain itu, Sanusi pun didakwa turut serta dalam praktek pencucian uang sebesar Rp 45,2 milyar yang berasal dari rekanan proyek Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015. "Terdakwa didakwa atas tindak pidana suap dalam proyek reklamasi, pemberian tersebut dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," papar Ronald.

Penyuapan tersebut diduga JPU merupakan upaya yang dilakukan oleh Ariesman agar Sanusi dapat mendorong DPRD DKI Jakarta untuk percepatan pembahasan dan pengesahan Raperda terkait reklamasi. Sehingga tidak hanya pembangunan dapat dilanjutkan, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land, yakni PT Muara Samudera Wisesa pun dapat memiliki legalitas untuk melakukan pembangunan di Pulau G.

Atas perbuatannya tersebut, JPU KPK, Budhi Sarumpaet mendakwa Sanusi bersalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP atas perubahan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Sanusi dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Terdakwa selain menerima uang dari Ariesman Widjaja selaku Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land pada kurun waktu 2012 hingga 2015 yang memiliki mitra kerja salah satunya Dinas Tata Air telah meminta dan menerima uang dari para rekanan Dinas Tata Air DKI Jakarta seluruhnya sejumlah Rp45,28 miliar," jelasnya.

Uang tersebut disampaikan Budhi digunakan Sanusi untuk membeli rumah, mobil serta dikonversikan ke dalam pecahan mata uang asing sebesar Rp 10.000 USD.

Tidak Eksepsi

Walau didakwa melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang sebagai kompensasi atas perubahan pasal tambahan kontribusi yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) itu, Sanusi tidak terlihat tegang sedikit pun.

Dirinya menyampaikan tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang diajukan oleh JPU. Hal tersebut diambilnya agar persidangan tidak berlarut dan masuk dalam pengujian materi pokok perkara, sehingga dirinya dapat langsung membuktikan jika dakwaan yang ditudingkan oleh JPU tidak benar.

"Saya pilih agar sidang dapat berjalan cepat dan kebenaran harus dibuktikan. Doain saja saya bisa buktikan di pengadilan dengan saksi-saksi yang dihadirkan," ujarnya singkat berlalu meninggalkan ruang sidang.

Ditemui terpisah, Kuasa hukum Sanusi, Krisna Murti mengaku tidak terkejut atas keputusan Sanusi yang tidak mengajukan eksepsi. Karena, menurutnya, dugaan tindak pidana suap sekaligus pencucian uang yang disangkakan kepada kliennya tersebut harus segera dibuktikan untuk mengungkapkan kebenaran.

"Memang sudah didiskusikan, kami tidak ajukan keberatan karena kami ingin mempercepat proses peradilan. Karena sesuai Undang-Undang yang mengatur kan sidang harus selesai dalam waktu 90 hari. Jadi kalau bisa dipercepat, kita percepat saja," ungkapnya.

Walau begitu, lanjutnya, dirinya menilai bila sejumlah dakwaan yang disampaikan oleh JPU tidak tepat, bahkan terdapat cacat penulisan, khususnya tentang dugaan tindak pencucian uang serta kepemilikan uang tunai sebesar 10.000 USD yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dakwaan yang disampaikan tidak tepat, seharusnya disebutkan siapa-siapa saja yang terlibat, bukan hanya rekening-rekening saja yang disebut," tutupnya.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved