Idris Anggap Mutasi dan Rotasi PNS di Depok Sudah Sesuai Aturan

Wali Kota Depok menganggap mutasi dan rotasi 246 aparatur sipil negara di Pemkot Depok, sudah sesuai dengan semua aturan dan peraturan yang ada.

Idris Anggap Mutasi dan Rotasi PNS di Depok Sudah Sesuai Aturan
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad saat mengunjungi lokasi penampungan korban kebakaran Kampung Lio, RW 19, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Rabu (10/8). 

WARTA KOTA, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad menganggap bahwa mutasi dan rotasi 246 aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Depok, termasuk 17 pejabat tinggi eselon II yang dilakukannya Jumat (19/8/2016) lalu sudah sesuai dengan semua aturan dan peraturan yang ada.

Menurut Idris, dasar utama yang dijadikan pihaknya melakukan mutasi dan rotasi adalah Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dimana dalam aturan itu, kata Idris, kepala daerah terpilih bisa melakukan mutasi dan rotas setelah enam bulan menjabat setelah dilantik.

"Jadi ini sudah sesuai aturan dan tidak ada muatan politis," kata Idris, Selasa (23/8/2016).

Selain itu mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang dianggap sejumlah pihak dilanggarnya, Idris membantahnya.

Sebab pejabat tinggi eselon dua dalam UU itu, disebutkan tetap bisa dimutasi dan dirotasi sekalipun belum menjabat selama dua tahun. Yakni jika dianggap pejabat tersebut tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, katanya, ada penilaian oleh pihaknya terhadap semua ASN yang dimutasi dan dirotasi, sehingga dianggap lebih tepat dengan jabatan saat ini, dan bisa juga dianggap tidak lagi memenuhi syarat atas jabatan sebelumnya sesuai UU.

"Sebab sebelumnya kami telah memonitor kinerja semua ASN yang dimutasi dan dirotasi, untuk menduduki jabatan yang tepat," katanya.

Idris mengungkapkan untuk 4 pejabat eselon II yang sebelumnya menjabat kepala dinas dan dimutasi menjadi staf ahli, hal itu dianggapnya tepat karena jabatan staf ahli bukanlah jabatan buangan seperti imej dan stigma saat ini.

"Staf ahli tetap sebuah jabatan penting dan bukan jabatan buangan seperti stigma yang sudah terbentuk sekarang ini. Pandangan ini yang harus dirubah, karena stigma itu salah," katanya.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved