Breaking News:

Pemilukada DKI Jakarta

Ahok : Jangan Paksa Saya Cuti!

Ahok menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pengujian UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015.

Penulis: Mohamad Yusuf | Editor: Hertanto Soebijoto
Ihsanuddin
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai mememui Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016). 

WARTA KOTA, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(UUPilkada), di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/8/2016) siang.

Ahok mempermasalahkan, Gubernur yang harus mengajukan cuti saat masa kampanye.

Menurut Ahok, pengajuan cuti tersebut tidak bisa dipaksakan.

"Ya argumen sederhana saja, PNS (Pegawai Negeri Sipil) 45 hari nggak masuk aja dipecat, kenapa gue mesti berhenti di atas 100 hari? Terus ini DKI loh, kalau dua putaran, masa gue enam bulan kagak kerja? Tentara polisi aja disersi kalau dua, tiga bulan ngilang, gitu aja," tegas Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).

Menurut Ahok, dirinya tidak menentang. Ia sepakat dengan peraturan yang mewajibkan cuti jika masa kampanye tersebut.

Namun, ia menegaskan, seharusnya cuti tidak bisa dipaksakan.

"Jangan paksa saya, kalau pun masa kampanye buat penantang saya butuh waktu dong. Kalau buat saya, saya kerja namanya juga petahana, masa petahana mau dibikin nol kaya penantang. Kalau gitu kenapa nggak bikin aja aturan petahana lima tahun nggak boleh kerja, supaya apa? Supaya penantangnya berhasil mengalahkan dia sama, wah nggak adil, namanya juga petahana," katanya.

Karena itu, ia menilai, seharusnya peraturan lebih membahas masalah pelanggaran-pelanggaran.

Salah satunya jika kampanye yang menggunakan bagi-bagi uang milik pemerintah.

"Sekarang saya lagi mau bahas APBD. Kalau saya mau bahas APBD saya merasa ini APBD lagi debat sama DPRD nih, saya khawatir TAPD saya main mata nih kalau saya nggak pelototin satu-satu," katanya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved