Sebanyak 44 Sekolah di Ibu Kota DKI Jakarta Gagal Lelang Rehab Total

WARTA KOTA, SETIABUDI -- Dinas Pendidikan DKI Jakarta gagal dalam pelaksanaan lelang 44 pembangunan rehab total yang ada di Ibukota Jakarta.

Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu serta lokasi sekolah-sekolah tersebut sulit dijangkau oleh alat berat.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati mengatakan pihaknya sudah melaksanakan lelang semua paket pembangunan rehab total sekolah. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan.

"Karena beberapa lokasi ditunda soal keterbatasan waktu. Sekarang tanggal 19 Agustus dan harus rampung 15 Desember. Waktunya ngga cukup," kata Susi di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).

Selain itu, persoalannya dalam pembangunan rehab  ada sekolah yang proses penghapusan lelangnya terhambat. Menurut dia, ada beberapa sekolah yang proses lelang penghapusannya belum selesai sehingga pembongkaran gedung lama belum mulai.

Dinas mencatat ada sekitar 12 sekolah yang proses penghapusan asetnya terhambat. Di antaranya adalah SDN Lagoa 07/08 dan SDN Sungai Bambu 05/06 Jakarta Utara . Dua sekolah itu belum memiliki pemborong untuk penghapusan asetnya.

"Sudah tiga tahun berturut-turut SDN Lagoa tidak ada yang mau untuk ikut lelang," ucapnya.

Untuk melakukan penghapusan aset ini, dinas memang perlu melalui proses yang cukup panjang. Mulanya dinas harus bersurat terlebih dulu kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI. Dari BPKAD, permintaan penghapusan aset dikirimkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan.

"Kementerian lah yang berwenang melakukan lelang penghapusan aset dan dinas perlu menunggu hingga pemenang lelang nya melakukan pembongkaran," ucapnya.

* Diajukan Anggaran 2017

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Riza Manfaluthi mengatakan karena gagal lelang maka anggaran akan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 mendatang.

Menurutnya, dalam pembangunan rehab total harus dilakukan pada tahun jamak atau harus dilaksanakan di tahun yang sama. "Jadi daripada mangkrak kami tunda tahun depan," kata dia.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta hanya bisa mengerjakan sebanyak 39 sekolah untuk rehab total dan rehab lanjutan. Ditambah dengan proyek rehab berat dan ringan dari 55 sekolah yang dikerjakan oleh Sudin Pendidikan di lima wilayah. Sebelumnya, dinas menargetkan rehab pada 138 sekolah, termasuk rehab berat.

Proses lelang yang sukses adalah lelang untuk paket Jakarta Barat, paket Jakarta Utara, paket Jakarta Timur wilayah 1 dan paket rehab total (Sudin). Sedangkan paket Jakarta Pusat, paket Jakarta Selatan, paket Jakarta Timur Wilayah 2 dan paket Kepulauan Seribu ditunda.

Riza mengatakan sekolah-sekolah ini bisa dikerjakan karena proses penghapusan asetnya sudah selesai. "Pekerjaan fisiknya juga bisa segera dimulai dan selesai tahun ini," kata dia.

Sisa sekolah yang belum dikerjakan tahun ini akan diusulkan untuk masuk pada tahun 2017 mendatang. "Akan kami upayakan masuk tahun depan," kata Riza. Apalagi untuk sekolah-sekolah yang siswanya sudah diungsikan karena rencana rehab ini.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Sekolah SD Lagoa 7 Jakarta Utara Ismiasih cukup kecewa karena para siswanya lagi-lagi harus menunggu. Sekolahnya ini sudah lebih dari dua tahun ditinggalkan karena akan menjalani rehab total.

Namun hingga sekarang, tak ada perubahan yang terjadi kecuali gedung sekolah yang makin bobrok karena tak ditempati. "Kami sabar saja deh. Sambil terus fokus memastikan KBM tetap berjalan," kata dia.

Direktur Eksekutif Indonesia For Transparancy and Accountability (Infra) Agus A. Chairudin menilai, salah satu penyebab terus melorotnya kualitas serapan APBD DKI karena masih ramainya praktik monopoli paket konsolidasi besar yang dilakukan Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) bekerja sama dengan oknum-oknum pengusaha di BUMD dan BUMN serta konsultan palsu.

Hal tersebut, dikatakannya tampak pada pelaksanaan lelang konsolidasi paket nilai besar sampai Agustus 2016 masih banyak belum terealisasikan. Jika pemenang lelang tanda tangan kontrak Agustus 2016 maka hanya tersisa 3,5 bulan melaksanakan pembangunan konstruksi.

Karena berdasarkan Perpres 54/2015 penyampaian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat 15 Desember 2016 dan tutup buku Keuangan Daerah 20 Desember 2016. "Berdasarkan tahapan dan prosedur LAKIP dan APIP Pemerintahan Daerah, kualitas fisik bangunan tidak sesuai standar SNI dan akan berdampak kerugian APBD DKI. Akibat kongkalikong BPBJ yang diketuai Blesmianda dengan oknum-oknum pengusaha BUMD dan BUMN pelaksananya," kata Agus.

Menurut Agus, dugaan Ahok tentang adanya gerakan penghambatan penyerapan APBD sangat logis. Karena itu, pihaknya mendesak Ahok segera mencopot Kepala BPBJ Blesmianda. Data yang dimiliki Infra pun membuktikan pada APBD DKI Jakarta 2015, Dinas PU Tata Air melakukan lelang paket break water dan jembatan di Kepulauan Seribu hingga tiga kali tanpa dasar yang jelas hanya karena pemenang lelang bukan dari kelompok perusahaan di bawah koordinasi oknum-oknum yang bekerja sama dengan BUMD dan BUMN serta oknum penguasa Asosiasi.

"Pola praktik mafia monopoli paket lelang konsolidasi nilai besar ini masih berlangsung di APBD 2016. Masifnya kelakuan mafia ini dapat dilihat pada paket lelang konsolidasi di Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Bina Marga, Dinas Pendidikan. Di mana SKPD-SKPD itu banyak paket lelang konstruksi," tuturnya.

Untuk itu, demi transparansi dan akuntabilitas, Infra mendesak keberanian Gubernur Ahok untuk mencopot Kepala BPBJ, Blesmianda dan membatalkan pelaksanaan lelang khususnya konstruksi (bangunan). Disebabkan waktu pelaksanaan yang tidak rasional yakni 3,5 bulan yang terkesan hanya kejar tayang setoran dalam penyerapan APBD 2016.

"Gubernur Ahok berani tidak hentikan dan matikan APBD 2016 mata anggaran pembelian lahan? Sangat tidak logis Ahok tidak berani mencopot kepala BPBJ dan menghentikan APBD 2016 mata anggaran rehab total di seluruh SKPD karena sisa waktu APBD 2016 efektif hanya empat bulan," tegas Agus.(bin)

Data Sekolah Gagal Lelang
Jakarta Pusat:
1. rehab Total gedung SDN Kenari 01/02/03/04
2. rehab total gedung SDN Kramat 01/02/03/04
3. rehab total gedung SDN Kebon Sirih 04/08
4. rehab total gedung SDN Johar Baru 09
5. rehab gedung Planetarium dan Observatorium
6. lanjutan penyelesaian rehab total gedung SDN Karet Tengsin 13
7. rehab total gedung SMPN 10
8. pembangunan RKB SMPN 156
9. Pembangunan SLBN 3

Jakarta Selatan:
1. rehab total gedung SDN kebagusan 05/01
2. rehab total gedung SDN ulujami 06
3. rehab total gedung SDN petukangan utara 07
4. rehab total gedung SDN kalibata 08
5. rehab total gedung SDN Pejaten Barat 08
6. rehab total gedung SDN kebayoran lama utara 13
7. rehab total gedung SDN menteng dalam 07/08
8. lanjutan penyelesain rehab total gedung SMPN 164
9. Rehab total gedung SMPN 175
10. Pembangunan RKB SMPN 182
11. Lanjutan pembangunan RKB SMAN 66
12. Pembangunan RKB SMAN 86
13. Rehab total gedung SMKN 29
14. Rehab Total Gedung SMKN 63

Jakarta Timur:
1. Lanjutan pembangunan RKB SMPN 210
2. Rehab total gedung SDN Cipinang Melayu 04
3. Rehab Total Gedung SDN Baru 06
4. Rehab total SDN Kramat Jati 11/15
5. Rehab total gedung SDN Kramat Jati 12
6. Lanjutan Pembangunan RKB SMPN 102
7. Rehab Total SMPN 160
8. Pembvangunan RKB SMPN 281
9. Rehabilitasi Total Gedung Cipinang Besar Selatan 08
10. Rehabilitasi Total Gedung SDN Utan Kayu Utara 07/08
11. Rehabilitasi Total Gedung SDN Utan Kayu Selatan 17
12. Rehab Total Gedung SDN Pulo Gadung 03/04
13. Rehab Total Gedung SDN Rawa Mangun 07
14. Rehab Total Gedung SDN Duren Sawit 13
15. Rehab Total Gedung SMPN 44

Kepulauan Seribu:
1. Rehab Total Gedung SMPN 260

Jakarta Barat :
1. Rehab Total Gedung SMPN 22 Taman Sari
2. Rehab Total Gedung SMPN 159 Jakarta Barat
3. Rehabilitasi Total Gedung Sekolah Terpadu Tambora

Jakarta Utara:
1. Rehab Total Gedung SDN Sungai Bambu 05/06
2. Rehabilitasi Total Gedung SDN Lagoa 07/08
3. Rehabilitasi Total Gedung SDN Pademangan Barat 11/14