Breaking News:

Perombakan Struktur Organisasi

Ini Sejumlah Dinas yang Akan Digabung dan Dipecah di Depok

Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad memastikan akan melakukan perombakan struktur organisasi dan perangkat daerah di pemerintahannya

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
KOMPAS.com
Tugu selamat datang Kota Depok. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad memastikan akan melakukan perombakan struktur organisasi dan perangkat daerah di pemerintahannya dalam waktu dekat ini.

Ini berarti akan ada beberapa dinas yang akan digabung serta beberapa perangkat yang tadinya berbentuk kantor dan badan, akan dirubah menjadi dinas.

Hal itu dilakukan, setelah disetujuinya Raperda Kota Depok tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang diajukannya Pemkot Depok oleh DPRD Depok awal pekan lalu.

Pengajuan Raperda ini sendiri merupakan merupakan tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang baru yakni PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Mendagri nomor 61/2911/Sj/2016 untuk perombakan struktur perangkat daerah.

"Setelah raperda disetujui DPRD Depok, kami membahasnya dengan mereka soal ini, berdasarkan beberapa instruksi dan arahan dari pusat," kata Idris, Jumat (12/8).

Ia mengatakan ada beberapa dinas yang dipertimbangkan akan digabung serta ada juga perangkat daerah yang tadinya berbentuk kantor atau badan dirubah menjadi dinas.

"Untuk dinas yang akan digabung, rencananya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup, menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Ini semua masih dikaji dan dipertimbangkan lagi," kata Idris.

Selain itu kata dia nantinya tidak akan ada lagi perangkat daerah yang berbentuk lembaga, kantor atau badan. Semuanya dirubah menjadi dinas setelah dimerger dengan dinas lain atau berdiri sendiri.

Karenanya, Kantor Arsip dan Perpustakaan nantinya direncanakan menjadi Dinas. "Selain itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga atau BPMK juga direncanakan menjadi dinas. Sementara untuk Kantor Kesbangpol, masih dalam kajian Pemerintah Pusat," kata Idris.

Idris menjelaskan untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, diwacanakan untuk berada di bawah pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemendagri.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved