Komberaksi: Kejati Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Korupsi Jalan Margonda

Hardiman selaku Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bimasda Depok telah membual jika ia menyatakan bahwa audit BPK tidak ada masalah.

WARTA KOTA, DEPOK - Setelah menerima laporan dari Komite Bersama Untuk Pemberantasan Korupsi (Komberaksi) terkait dugaan korupsi anggaran pengaspalan Jalan Margonda yang dilakukan dua pejabat teras Dinas Bimasda Depok, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat langsung membentuk dua tim untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua Komite Bersama Untuk Pemberantasan Korupsi (Komberaksi) Arifin Nur, setelah meminta informasi tindak lanjut dari Kejati Jabar terkait laporannya tersebut, kepada Warta Kota, Jumat (22/7/2016).

"Kejati Jabar sudah bentuk dua tim untuk menangani pelaporan kami. Karena dasar laporan kami jelas dari hasil pemeriksaan kepatuhan peraturan oleh BPK," kata Arifin Nur.

Menurutnya dua tim itu untuk menyelidiki dua pejabat teras Dinas Bimasda Depok yang dilaporkannya dan dianggap paling bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara sebesar Rp 1 Miliar dalam proyek ini.

Dua pejabat teras yang dilaporkan Komberaksi adalah Kepala Dinas Bimasda Depok Manto dan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bimasda Depok, Hardiman.

Mengenai pernyataan Hardiman selaku Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bimasda Depok, yang menyatakan audit BPK atas proyek pengaspalan Jalan Margonda 2015 tidak ada masalah dan penyelewengan anggaran sama sekali, Arifin menilai hanyalah bualan belaka.

Sebab kata Arifin, dari data hasil pemeriksaan BPK yang didapatnya justru menyatakan sebaliknya.

"Hardiman selaku Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bimasda Depok telah membual jika ia menyatakan bahwa audit BPK tidak ada masalah. Mereka patut diduga sudah menyelewengkan dana anggaran dari APBD Depok ini sampai Rp 1 Miliar," kata Arifin.

Arifin menuturkan laporan mereka ke Kejati Jawa Barat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 dan 2015.

Dari sana katanya atas kepatuhan kepada peraturan dan perundang-perundangan, diduga ada penyelewengan keuangan negara sampai Rp 1 Miliar dalam proyek pengerjaan pengaspalan Jalan Margonda tahun 2015 senilai Rp 19,5 Miliar.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved