Breaking News:

Rencana BKPM Layani Investasi Peserta Tax Amnesty

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merencanakan kemudahan layanan investasi bagi peserta tax amnesty.

Faisal Rapsanjani
Franky Sibarani, Halal Bi Halal di Kantor BKPM, Senin (18/7/2016). 

WARTA KOTA, MAMPANG PRAPATAN - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merencanakan kemudahan layanan investasi bagi peserta Tax Amnesty.

Dalam skema investasi yang disiapkan oleh instansi yang mengurusi penanaman modal di Indonesia, peserta Tax amnesty akan dilayani oleh tim khusus accoun officer (AO).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarany, dalam presscon ia menyampaikan bahwa tahapan Tax amnesty, modul investasi yang disiapkan oleh BKPM akan berada di tahapan investasi langsung, setelah disimpan dari bank persepsi sebagai alternatif dari pilihan investasi.

"Dari sisi investasi, selain investasi keuangan akan dilayani oleh BKPM. Investasi lainya seperti infrastruktur, sektor riil prioritas, dan investasi lainya," katanya usai acara Halal Bi Halal di Kantor BKPM, Senin (18/7/2016).

Ia menyebutkan bahwa, dari sisi sektor bidang usaha yang diharapkan untuk dapat menjadi pilihan investasi dari peserta Tax Amnesty adalah 154 bidang usaha di sektor riil prioritas.

"Bidang usaha sektor riil prioritas yang diusulkan tersebut terdiri dari 145 bidang usaha yang dimungkinkan mendapat fasilitas Tax Allowence Dan 9 bidang udah pionir yang dimungkinkan dapat Tax Holliday," terangnya.

Lebih lanjut Franky menjelaskan bahwa, skema investasi yang disiapkan secara garis besar adalah investor terkait menyerahkan business plan dan surat keterangan/surat pernyataan pengganti keterangan.

Frangky optimistis bahwa dengan skema investasi yang disiapkan, maka dapat menjadi daya tarik peserta Tax amnesty untuk menanamkan modalnya.

"Diharapkan dengan adanya skema tersebut, maka bisa membantu pemerintah mencapai target investasi tahun ini sebesar Rp 594,8 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui kementerian keuangan memutuskan untuk memberikan tax amnesty sebagai bahan dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara.

Dari data BKPM angka realisasi investasi triwulan pertama (Januari-Maret) 2016, tercatat sebesar Rp 146,5 triliun meningkat 17,6 persen dari periode sebelumnya sebesar Rp 124,6 triliun.

Pencapaian realisasi tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 50,4 triliun, naik 18,6 persen dari Rp 42,5 triliun pada periode yang sama tahun 2015.

Dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 96,1 triliun, naik 17,1 persen dari Rp 82,1 triliun pda periode sama tahun 2015. (Faizal Rapsanjani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved