Menteri Yuddi Temukan Pegawai DKI Absen Tanpa Keterangan

Dalam kunjungannya kali ini, Yuddy menemukan setidaknya delapan orang dari 111 pegawai BPN Jakarta Timur tidak masuk bekerja.

Warta Kota/junianto hamonangan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddi Chrisnandi, sidak pelayanan di kantor Pemkot Jakarta Timur, pada hari perdana masuk kerja usai libur Lebaran, Senin (11/7/2016) pagi. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Junianto Hamonangan

JATINEGARA, WARTA KOTA- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi, Yuddi Chrisnandi, melakukan inspeksi mendadak atau sidak di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur dan kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Wali Kota Jakarta Timur.

Saat melakukan sidak, Yuddy didampingi Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana dan Kepala BPN Jakarta Timur Gunawan.

Setibanya di kantor wali kota, Yuddy langsung bergegas menuju kantor BPN Jakarta Timur. Selain meninjau pelayanan yang diberikan, Yuddy juga sempat berbincang dengan beberapa warga yang hendak mengurus berkas.

"Ada kesulitan enggak saat mengurus? Nanti kalau sampai akhir bulan belum selesai telepon saya, nanti saya bantu," ungkap Yuddy kepada seorang warga yang hendak mengurus sertifikat rumahnya, Senin (11/7).

Usai melakukan sidak di kantor BPN Jakarta Timur, Yuddy melanjutkan langkahnya menuju PTSP Wali Kota Jakarta Timur.

Ia sempat meninjau pelayanan yang di tempat tersebut dan bahkan sempat masuk ke dalam kantor pelayanan sembari bersalaman dengan sejumlah pegawai.

Dalam kunjungannya kali ini, Yuddy menemukan setidaknya delapan orang dari 111 pegawai BPN Jakarta Timur tidak masuk bekerja. Bahkan satu dari delapan orang tersebut tidak masuk tanpa ada keterangan.

"Ada delapan orang yang tidak masuk hari ini, tiga orang cuti, tiga orang sakit, satu orang cuti bersalin dan satu orang lainnya tanpa keterangan," ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya akan memaklumi apabila ada para pegawai yang tidak masuk karena terjebak kemacetan saat kembali ke Jakarta. Namun apabila terbukti ada tindakan mangkir, maka pihaknya akan memberikan sanksi kepada para pegawai tersebut.

"Kalau misalnya terkena macet luar biasa saat mudik ke ibukota itu manusiawi dan kita juga toleran. Tapi kalau terlambat karena malas dan tidak jelas tentu akan diberikan sanksi," ucapnya. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved