Delapan Perda Dinilai Bermasalah, Depok Kaji 50 Perda Lainnya

Delapan Perda Kota Depok dinilai bermasalah oleh Pemerintah Pusat dan termasuk dalam 3.143 Perda di kabupaten dan kota di Indonesia yang akan dicabut.

Delapan Perda Dinilai Bermasalah, Depok Kaji 50 Perda Lainnya
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pada hari pertama pelaksaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP, Senin (9/5/2016) Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad meninjau pelaksanaan UN di SMPN 12 Depok di Jalab Banjaran Pucung, Cilangkap, dan di SMP Tritura, di Jalan Raya Cilangkap, Tapos. 

WARTA KOTA, DEPOK - Delapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok dinilai bermasalah oleh Pemerintah Pusat dan termasuk dalam 3.143 Perda di kabupaten dan kota di Indonesia, yang akan dibatalkan atau dicabut, baik sebagian atau seluruhnya.

Kedelapan perda itu adalah perda tentang pengelolaan barang milik daerah, perda urusan pemerintahan, perda pajak daerah, perda retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perda penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perda retribusi izin mendirikan bangunan, serta perda retribusi memperpanjang izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad mengakui sangat memahami jika Pemerintah Pusat menilai beberapa Perdanya dianggap menghambat pembangunan dan investasi, sehingga dinilai bermasalah.

Karenanya kata Idris, pihaknya tengah melakukan perekapan terhadap semua Perda di Depok, untuk dilihat lagi mana yang efektif dan tidak.

Selain itu, juga diteliti lagi mana yang memang bisa menghambat pembangunan serta investasi dan mana yang tidak.

"Saat ini, dari laporan yang sudah saya terima ada sekitar 50 Perda lebih yang akan kita kaji dan tinjau lebih jauh. Ini masih terus direkap lagi. Nantinya jika memang perlu direvisi, maka Perda akan direvisi," kata Idris, Jumat (24/6/2016).

Menurutnya.salah satu perda yang bakal direvisi ialah Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok.

Dimana dalam Perda tersebut, pihaknya sudah mengajukan ke DPRD Depok agar direvisi kembali.

Idris menjelaskan salah satu pasal yang akan direvisi, adalah Pasal 87, dimana disebutkan luas kavling untuk pembangunan perumahan adalah minimal 120 meter persegi.

Pasal itu katanya dianggap memberatkan investor atau pengembang pembangun perumahan, serta dianggap tak berpihak pada perumahan rakyat.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved