Kak Seto Desak Aturan Teknis Restitusi Korban Kekerasan Anak

Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi, menyayangkan UUPA saat ini belum ada aturan teknis yang mengatur tentang kompensasi untuk korban kekerasan seksual.

Kompas.com
Ketua Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Seto Mulyadi. 

WARTA KOTA, DEPOK - Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia, Seto Mulyadi, yang akrab disapa Kak Seto, menyayangkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang ada saat ini, belum ada aturan teknis yang mengatur tentang restitusi atau ganti rugi atau kompensasi yang harus diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Karenanya restitusi sulit diterapkan, meskipun dalam UUPA itu, pasal tentang restitusi sudah disebutkan.

"Ketimbang fokus pada apa yang bisa kita lakukan tehadap pelaku, sebagaimana isi Perppu, LPA Indonesia memandang lebih tepat kita duduk bersama merumuskan perealisasian restitusi bahkan kompensasi bagi anak korban kekerasan," kata Kak Seto dalam siaran pers yang diterima Warta Kota, Kamis (23/6/2016).

Karenanya ia meminta dan mendesak pemerintah serta pihak terkait untuk sama-sama membuat aturan teknis tentang restitusi bagi korban kekerasan seksual anak.

Selain itu dalam keterangan persnya tersebut Kak Seto melihat ada beberapa segi yang bisa dianggap suatu kegagalan proses hukum atau peradilan Indonesia atas banyak kasus hak asuh anak bagi orangtua yang berpisah atau bercerai.

"Sebab data KPAI menunjukkan kasus-kasus terkait hak asuh berada di peringkat kedua. Dimana proses hukum atau peradilan kerap kali tidak menghasilkan situasi yang lebih positif bagi anak-anak korban perceraian," katanya.

Akibatnya, tambah Kak Seto, dari sana anak justru rentan menjadi korban kekerasan psikis lain berupa parental alienation dan parental abduction, yakni diasingkan atau dijauhkan dari salah satu orangtuanya oleh orangtua lainnya.

"Ini adalah kekerasan dalam bentuk soft yang semestinya memperkuat dorongan bagi lahirnya UU Pengasuhan. LPA Indonesia akan turut memberikan sumbangan pemikiran terhadap RUU tersebut," kata Kak Seto.

Ia juga menilai perlunya keterpaduan dalam mengambil langkah-langkah nyata sesuai Stranas Perlindungan Anak 2016-2020. Termasuk indeks ttg peran seluruh pemangku kepentingan. "LPA Indonesia siap bekerja sesuai Stranas tersebut baik pada lingkup prevensi, penanganan kasus, regulasi atau konstitusi, dan mobilisasi partisipasi publik," katanya.

Menurut Kak Seto, LPA Indonesia menyemangati semua pihak untuk selekasnya memfinalisasi dan mensahkan RUU Pelarangan Minuman Keras (atau sejenisnya), penguatan UU Pornografi, penyempurnaan UU PA dan UU KDRT dengan tetap menjaga keselarasannya dengan UU Perkawinan.

"Juga soal revisi KUHP termasuk dengan memuat bab khusus tentang penanggulangan kekerasan seksual," kata Kak Seto.

Ia menegaskan keberadaan LPA Indonesia yang mendesak sejumlah hal dan memberikan dukungan atas beberapa langkah terkait hak dan perlindungan anak ini, bukanlah dualisme komisi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

LPA katanya selama ini dikenal dengan nama Komnas Anak. "Penggunaan nama LPA Indonesia merupakan langkah kembali ke khittah 1998. Sekaligus dilakukan sesuai ketentuan sehingga tidak ada dualisme komisi dengan KPAI," kata Kak Seto.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved