Breaking News:

Akan Digusur, Warga Bukit Duri Gugat Pemprov DKI

Gugatan itu dilakukan karena Walikota Jakarta Selatan telah mengkonfirmasi bahwa pemukiman Bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri akan ditertibkan akhir

Warta Kota
ILUSTRASI - Deretan rumah-rumah warga di pinggir Sungai Ciliwung di Kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. 

WARTAKOTA, TEBET - Warga Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, menggugat Pemprov DKI Jakarta yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terkait rencana penggusuran pemukiman warga.

Gugatan itu telah dilayangkan warga Bukit Duri pada Rabu (11/5/2016) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk "Class Action" (Gugatan Perwakilan Kelompok).

Perwakilan warga Bukit Duri, Sandyawan Sumardi, mengatakan, gugatan itu dilakukan karena Walikota Jakarta Selatan telah mengkonfirmasi bahwa pemukiman Bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri akan ditertibkan akhir bulan ini.

Warga, kata Sandyawan, sudah sepakat menolak rencana penggusuran itu. Apalagi, warga memiliki bukti kepemilikan lahan. Di sisi lain, katanya, Pemprov DKI selama ini hanya mengklaim kepemilikan lahan, tanpa bisa menunjukkan buktinya.

Bahkan, kata pria yang juga Koordinator komunitas Ciliwung Merdeka, itu warga pasang badan untuk menjaga lahannya tidak dicaplok oleh pemerintah.

"Kalau pemerintah melakukan penggusuran dengan cara kekerasan, tentu kita akan melawan,"ujar Sandyawan di Sanggar Ciliwung Merdeka, Bukit Duri, Kamis (12/5/2016).

Sandyawan menjelaskan, jumlah korban terdampak yang akan timbul bila Pemprov DKI jadi melakukan penggusuran adalah 384 KK yang terdiri dari 1.275 jiwa.

Warga pun berharap agar penggusuran tak jadi dilakukan. Apalagi, menurut Sandyawan, Joko Widodo pada 2012, saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, telah berjanji untuk tidak menggusur pemukiman bantaran kali di Bukit Duri.

"Pada saat itu Jokowi mengatakan bahwa bantaran sungai di Bukit Duri dan Kampung Pulo tidak akan digusur, melainkan hanya direvitalisasi, pembangunan dan perbaikan kualitas kehidupan kampung kembali," tutur Sandyawan.

Jokowi, kata Sandyawan, juga mengatakan akan membangun rusun berstatus rusunami alias rumah susun sederhana milik di RW 12, yang juga disetujui warga. Namun kenyataan saat ini berbeda karena warga korban penertiban hanya mendapat rusunawa alias menyewa.

Supriyono, seorang warga Bukit Duri RT 06/12 sekaligus calon korban penggusuran, pun menolak tinggal di rusun.

"Katanya pindah ke rusun agar lebih sejahtera, tapi kalau di rusun kita nyewa. Kerja susah, sekolah susah. Apakah itu yang namanya sejahtera?" bilang Supriyono.

Selain itu, bilang Supriyono, satu rumah yang terdiri lebih dari 1 KK hanya berhak mendapat satu unit rusun. "Bayangkan semua numpuk jadi satu di rumah susun," ucapnya.

Mulyadi (70), kakek yang dianggap sesepuh RT 06/12, menambahkan, seluruh warga RT 06/12 sudah sepakat tidak akan mengambil kunci rumah susun bila Pemprov DKI jadi melakukan penggusuran.

"Kami maunya dimanusiakan. Kita akan terus lawan, tapi melawan sesuai dengan norma hukum," ujar Mulyadi.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor:
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved