Breaking News:

Habiburokhman Sebut Ada Dana untuk Menghasilkan Proyek Pemerintah

Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan ada pengembang yang menggelontorkan dana guna menghasilkan proyek pemerintah.

Kompas.com
Habiburokhman 

WARTA KOTA, SETIABUDI-Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan ada pengembang yang menggelontorkan dana guna menghasillkan proyek pemerintah.

"Saya sih mendengar ada isu tidak sedap bahwa, ada sejumlah dana digelontorkan oleh pengembang yang jumlahnya tidak sedikit, sekitar 100 miliar untuk menghasilkan proyek pemerintah," tutur Habiburokhman di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (10/5/2016).

Dana tersebut, tambahnya, berupa dana talangan yang nantinya juga akan dimasukkan kedalam kewajiban pengembang sebesar 15 persen sebagai pengganti dana talangan.

"Ibaratnya, lo keluarin (duit) dulu nih, buat bikin ini itu, nanti dihitung belakangan dengan 15 persen itu. Semacam DP, dikonversi dengan itu. Isunya sih begitu, makanya dipanggil," ungkapnya.

Kendati demikian, Ia enggan membeberkan pihak yang memberikannya informasi tersebut. "Ada, dari seseorang. Jangan sebut nama," tuturnya.

Kedatangan Habiburokhman sendiri ke Gedung KPK sebagai perwakilan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Ia datang dalam rangka menindaklanjuti surat yang diberikannya pada Senin lalu terkait permohonan pembentukan komite etik KPK.

Ia meminta agar KPK dapat mematuhi peraturan untuk mematuhi dan mengedepankan hukum dalam menangani kasus Sumber Waras. Ia menilai bukan dalam kapasitasnya KPK meminta pendapat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pernyataan pimpinan KPK soal, meminta pendapat Ahok perihal hasil audit BPK. Hasil audit BPK itu kan sesuatu yg sudah fixed, sudah jelas. KPK ini hanya user, mengapa meminta pendapat keterangan Ahok, sedangkan Ahok sendiri dalam konteks saksi," katanya.

Ia menambahkan bahwa hal tersebut tercantum dalam Undang-undang kode etik KPK pasal 6.

"Itu ada di kode etik, pasal 6. Jadi pimpinan KPK harus mematuhi dan mengedepankan hukum," ujar Habiburokhman. (Rangga Baskoro)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved