Idris Pastikan PNS Pungli KTP di Depok Dapat Sanksi

Oknum PNS di Kelurahan Pancoran Mas yang melakukan pungutan liar Rp 400 Ribu kepada seorang warga untuk pembuatan e-KTP akan dikenai sanksi

Kompas.com
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad memastikan bahwa oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Kelurahan Pancoran Mas, yakni Mia, yang diketahui melakukan pungutan liar sebesar Rp 400 Ribu kepada salah seorang warga untuk pembuatan e-KTP, akan dikenai sanksi.

Sebab, kata dia, pembuatan e-KTP sendiri di Pemkot Depok adalah gratis. Apalagi sejak Februari lalu, Pemkot Depok mencanangkan layanan cepat melalui program 'one hour service and one day service' untuk layanan administrasi kependudukan di setiap kelurahan dan kecamatan di Depok.

Meskipun Mia sudah mengembalikan uang yang dipunglinya ke warga yang dimaksud, kata Idris, hal itu tidak serta merta menggugurkan kesalahan dan pelanggaran yang sudah dilakukannya.

"Jadi akan tetap kami tindak tegas, dan kami berikan sanksi. Seperti apa sanksinya, akan melalui proses dan prosedur di inspektorat," kata Idris, di Balai Kota Depok, Rabu (27/4/2016).

Menurutnya apa yang dilakukan oknum PNS di kelurahan Pancoran Mas tersebut, tidak dapat ditolerir karena pelanggaran yang dilakukan mencoreng program yang dijanjikan Pemkot Depok terhadap masyarakat.

Idris mengatakan dari peraturan tentang aparatur sipil negara (ASN), sanksi kepada oknum petugas pemerintahan yang melakukan pelanggaran, bisa berupa teguran, peringatan, mutasi sampai pemecatan.

Semuanya diberikan tergantung berat kesalahannya sesuai penilaian inspektoran kepegawaian daerah.

"Ini untuk peringatan kepada pegawai lainnya. Sebab, jauh-jauh hari seluruh aparatur sipil negara atau pegawai di Pemkot Depok sudah kami beritahu kalau retribusi layanan administrasi kependudukan dicabut, dengan program baru kami" katanya.

Ke depan, Idris meminta warga melaporkannya ke sms gateaway Pemkot Depok atau melalui media sosial resmi Pemkot Depok, jika pungutan dalam layanan administrasi kependudukan masih terjadi di wilayah Depok.

"Tak perlu ragu untuk melaporkan, biar semuanya bisa diselesaikan," katanya.

Diharapkan kata dia laporan warga jika ada pungutan disertai pula dengan nama oknum petugas dan terjadi di wilayah kerja mana di Depok.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengaku geram karena mendapati langsung di beberapa kelurahan masih memperlambat layanan administrasi kependudukan dan cenderung untuk bisa melakukan pungli.

Saat itu Pradi berjanji, pihaknya akan menelusuri oknum petugas yang melakukan pungli dan menindaknya secara tegas.

"Oknum petugas seperti itu harus ditindak tegas, karena menyusahkan masyarakat banyak. Kami sudah minta agar cara-cara lama dengan birokrasi yang ruwet dan pungli untuk layanan masyarakat jangan dipakai lagi," katanya geram.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved