Penggusuran Pasar Ikan

Ketua DPRD: Penggusuran Pasar Ikan Sewenang-wenang, Ini Bukan Cara Pak Jokowi

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuding penggusuran warga Pasar Ikan Jakarta Utara sebagai tindakan sewenang-wenang.

Ketua DPRD: Penggusuran Pasar Ikan Sewenang-wenang, Ini Bukan Cara Pak Jokowi
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Foto diambil Kamis (3/3/2016). 

WARTA KOTA, PALMERAH— Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang minim sosialisasi dalam menertibkan kawasan Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Jakarta Utara.

Hal itu diungkapkan Prasetio ketika berdialog dengan warga Kampung Akuarium di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

"Kalau saya melihat, tujuannya (Pemprov DKI Jakarta) sih baik, mau mengangkat warga masyarakat di sekitar Penjaringan. Tetapi, kalau saya melihat sebagai wakil rakyat di DPRD, (penggusuran kawasan Pasar Ikan) ini memang keterlaluan sekali," kata Prasetio.

Ia pun menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang memberi lokasi rusun lebih jauh dari tempat tinggal warga sebelumnya.

Adapun Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga Pasar Ikan ke Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, dan Rusun Rusun Marunda, Jakarta Utara.

Dengan demikian, menurut dia, warga harus berpikir dua kali untuk memperoleh mata pencarian mereka.

"Makannya di Pasar Ikan, naruhnya di Cakung, ini permasalahannya. Kalau saya jadi gubernur, saya buat dulu ini fasilitas untuk masyarakat, baru dipindahkan (direlokasi ke rusun)," kata Prasetio.

Hal itu, kata dia, merupakan prinsip yang diusung oleh pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama ketika maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012.

Atas dasar itu, Prasetio mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan warga setempat tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya.

"Direlokasi ke sana (Rusun Rawa Bebek), disuruh berdagang, yang mau beli siapa? Tempatnya juga saya lihat enggak layak, ini enggak manusiawi," kata Prasetio.

Ia lantas menyebut data yang disampaikan aktivis Ratna Sarumpaet.

Berdasarkan data itu, menurut Prasetio, masih ada sekitar 385 KK yang belum mendapatkan rusun.

Sementara itu, ratusan warga lainnya sudah direlokasi ke rusun. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu pun meminta ratusan warga yang masih bertahan untuk dihargai.

"Ini kesewenang-wenangannya pemerintah terhadap warga di sana. Jangan ada gerakan apa-apa di Pasar Ikan," kata Prasetio.

Pemprov DKI Jakarta menertibkan kawasan Kampung Akuarium, Pasar Ikan, pada Senin (11/4/2016). (Kurnia Sari Aziza)

Editor: Suprapto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved