Meski Dihentikan DPR, KLHP, dan KKP, Reklamasi Pulau C dan D Terus Berlangsung secara Massif

Tidak ada yang bisa menghentikan proyek reklamasi itu meski sudah diketahui penuh skandal dan pelakunya tertangkap tangan oleh KPK.

Penulis: | Editor: Gede Moenanto
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Proyek reklamasi jalan terus meski sudah dihentikan DPR, KKP, dan KLHP. 

WARTA KOTA, PENJARINGAN -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah sepakat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Walau dihentikan, dua dari 17 pulau, C dan D, proyek pembangunannya masih terus berlanjut.

Truk molen hingga truk pengangkut pasir hingga kini masih berlalu-lalang di Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK) menuju jembatan sepanjang sekitar 9 kilometer (km), yang menghubungkan Pulau C dan D.

Beberapa petugas keamanan dari perusahaan pengembang yang mengembangkan proyek itu, PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group, juga masih berjaga-jaga.

Penjagaannya pun terlihat sangat ketat.

Sekitar lima hingga tujuh personel kemanan mengawasi di jembatan tersebut.

Bahkan, orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke jembatan penghubung yang menghubung Kawasan PIK ke Pulau C dan D.

Dilihat dari kejauhan, terdapat pintu besi yang membentang jembatan yang menghubungkan dua pulau, ya akan dibangun Kawasan elit bernama Golf Island dan River Walk tersebut.

Dua pulau yang diklaim pihak pemerintah tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) ini, terlihat sepi akan warga yang mendekat untuk melihat-lihat. Hanya petugas keamanan, hingga truk-truk material bangunan yang masih keluar masuk melalui jembatan penghubung itu.

Tak hanya itu, dilihat secara seksama dan dari kejauhan, masih ada saja pekerja atau truk-truk yang melintas di sekitaran bangunan mirip rukan atau ruko, yang sudah berdiri tegak di Pulau D itu. Datarannya pun masih berbentuk tanah dan terlihat debu-debu berterbangan ketika ada truk pengangkut material bangunan melintas di pulau buatan itu.

Saat Warta Kota mencoba mengabadikan gambar situasi dan kondisi jembatan, jembatan, serta truk-truk material bangunan yang masuk, dilarang tegas pihak petugas keamanan setempat. Bahkan, petugas keamanan yang terlihat emosi itu justru memaksa untuk menghapus gambar tersebut.

Menurut petugas keamanan yang enggan menuturkan identitasnya ini, menyatakan bukan wilayah umum untuk dilakukan foto di dekat bus feeder Transjakarta atau dekat Fresh Market PIK. Bahkan, secara mentah-mentah, petugas keamanan itu menyebutkan untuk tidak melakukan pengambilan gambar.

"Ini bukan wilayah umum atau pemukiman kumuh. Jadi jangan ambil-ambil gambar sebelum ada surat perizinan dari perusahaan (PT KNI). Silahkan pergi mas," ucapnya, Kamis (14/4/2016).

Sementara itu, kala Warta Kota mencoba menghubungi bagian makerting properti Agung Sedayu Group, seorang wanita yang mengangkat telepon itu mengaku Agung Sedayu Group tidak melakukan pembangunan Pulau C dan D.

"Adanya River Walk dan Golf Island. Bapak ada unit di sana? Jika ada nanti saya konfirmasi dulu ke pihak yang bersangkutan. Untuk tujuan membeli unit rumah kantor dan ruko, mohon ditunggu sebentar ya," jelas wanita yang kala itu enggan menyebut namanya.

Ditunggu selama dua lima menitan, hanya terdengar nada tunggu dan hingga kini belum kembali merespon saat dikonfirmasi. Warta Kota mencoba menelusuri hingga menghubungi perusahaan properti yang bekerja sama dengan pembangunan Pulau C dan D.

Salah satu webiste penjualan rumah dan rukan, terpantau sudah banyak terpampang iklan-iklan penawaran penjualan bangunan, salah satu contohnya rumah berlantai dua. Rata-rata harga rumah tinggal yang dibangun di Golf Island tercantum seharga Rp 7 Miliar ke atas per-unitnya.

Hanya saja kala dihubungi seorang wanita yang mengaku staff marketing SKW Property PIK 2, mengaku tak pernah memasang penawaran penjualan rumah bertiper Caspia, Papyrus, Lilac, Catalya, hingga Alaria.

"Saya enggak pernah mencantumkan iklan penawaran penjualan unit tempat tinggal di Golf Island. Kalau memang ada, ya saya enggak tahu. Sebab saya dibagian PIK 2. Bukan Golf Island," ucap wanita yang mengaku bernama Henny Ariesta kala dihubungi Warta Kota.

Sementara itu, salah seorang warga yang tinggal di Kawasan PIK, Siska (45), membenarkan masih ada beberapa truk-truk molen dan pengangkut material bangunan, keluar masuk di jembatan yang menghubungkan Pulau C dan D atau ke Pulau Golf Island dan River Walk. Hanya saja, warga dilarang keras masuk berselfie di jembatan yang menurutnya sangat indah tersebut.

"Itu masih banyak truk-truk lewat lalu-lalang melintas di jembatan penghubung ke proyek yang katanya Pulau C dan D itu. Masih ada kok. Kalau dilihat dari jauh ya masih ada saja pekerja yang bekerja di sana. Disana telihat semacam bangunan berlantai dua, mirip ruko atau rukan-rukan yang biasa kita temui di kawasan elit Jakarta. Katanya kan mau dihancurin pemerintah? Masih ada ah," ucapnya.

Ia melanjutkan, "Saya pernah saya suami saya lari pagi mau ke jembatan berfoto di jembatan. Tapi saya diusir mentah-mentah. Enggak boleh sama sekali mas ke sana. Enggak tahu kenapa. Apa emang karena bermasalah ya, di media-media kan sudah banyak yang ditayangkan terkait pulau reklamasi. Mungkin karena itu ya," terangnya saat berkunjung di Fresh Market PIK.

Warga lainnya, Marno (35) yang merupakan sopir truk molen semen yang tengah asik bersantai di sekitaran Jalan PIK, mengaku tak tahu menahu soal penyegelan proyek Pulau C dan D yang dilakukan pemerintah. Hanya saja, dirinya sempat melakukan pengecoran di Pulau D tersebut.

"Itu dua minggu yang lalu saya sempat ke sana. Masih berlanjut kok. Yang punyanya Agung Sedayu Group itu bukan ya? Iya ah masih beropersi proyeknya. Soalnya banyak Batching Plant di sana juga masih beroperasi. Tapi, kalau memang pemerintah melakukan penyegelan, saya enggak tahu sama sekali," katanya.

Marno, yang sudah dua tahun bekerja sebagai sopir truk molen di Kawasan PIK, membenarkan banyaknya pengawasan yang dilakukan beberapa personel kemanan di jembatan penghubung tersebut.

Dia menyatakan, tak diperbolehkan orang asing atau tidak berkepentingan masuk dan melintas di jembatan penghubung tersebut menuju kawasan pembangunan proyek Pulau C dan D.

"Mau ke situ harus ada suratnya izinnya mas. Enggak boleh sembarangan. Kalau enggak ada kepentingan lain ya diusir mentang-mentang," ungkapnya.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved