Ini yang Bikin Ahok dan Kapolda Tak Sejalannya Hapus 3 in 1

WARTA KOTA, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tetap bersikukuh bahwa kebijakan 3 in 1 tidak efektif.

Pasalnya, di ruas jalur 3 in 1 itu juga tetap mengalami kemacetan.

Apalagi, kebijakan tersebut, justru dimanfaatkan, dengan menjamurnya para joki.

Bahkan juga mengakibatkan eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.

Sementara, disatu sisi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto yang menggantikan Irjen Pol Tito Karnavian, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menghapus kebijakan 3 in 1 tersebut.

Pasalnya, justru meningkatkan kemacetan hingga 25 persen.

Ahok pun membandingkan dalam kepemimpinan Kapolda yang baru dengan sebelumnya.

"Pak Kapolda (Moechgiyarto) orang hukum dan semua kajian harus dipelajari. Kalau Pak Tito dan saya orang lapangan, jadi hajar dulu bro. Kalau orang hukum, dia nggak bisa, jadi mesti analisa semua dipikirin dan butuh waktu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).

Ahok mengaku, bahwa sampai saat ini, belum pernah bertemu dengan Kapolda baru tersebut.

Ia mengakui, Moechgiyarto, sebagai orang hukum, tindakannya harus dilakukan sesuai dengan analisa dan data kajian.

"Sekarang kita lagi mita kajian lagi, bukan saya yang kaji lho mesti ahli transportasi, ahli sosial, berapa banyak anak-anak kerja dikasih obat penenang," katanya.

Namun, karena saat ini, pihak kepolisian tidak mendukung penghapusan 3 in 1 itu, Ahok mengaku, akan berkoordinasi lagi.

Pasalnya, penindakan pelanggaran lalu lintas pada kendaraan hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Nah sekarang, kalau Polda nggak dukung saya, nggak berani karena yang bisa nilang motor semua dan mobil itu hanya polisi. Makanya harus diserahkan ke polisi. Kalau polisi ngotot nggak berani ya kita nggak berani lawan. Kita gimana mau lawan kalau polisi nggak mau bantu?" tegasnya.

3 in 1 Tetap Macet

Sementara itu, Ahok juga menegaskan, bahwa sebenarnya pemberlakukan 3 in 1 tersebut, tidak efektif mengatasi kemacetan.

Pasalnya, kebijakan yang telah diberlakukan sejak 13 tahun itu, tetap tidak mengatasi kemacetan di ibu kota.

"Sekarang logika saja kalau semua bayar orang pakai joki, belasan tahun 3 in 1 macet nggak? Macet juga dan bukan cuma itu, jalan penghubung sekitarnya lebih macet," kata Ahok.

Menurut Ahok, dengan diberlakukan 3 in 1, banyak para pegawai kantoran menunggu jam diberlakukannya kebijakan itu selesai. Artinya kemacetan juga tidak bisa dihindarkan. Kemacetan tidak terpusat pada waktu tertentu.

"Orang pada ngantri, mobil nunggu jam (3 in 1 selesai). Sekarang tanpa 3 in 1 orang nggak nunggu jam, bebas," katanya.

Karena itu, ia mengaku bisa memperdebatkan bahwa kebijakan itu harus dihapus. Pasalnya, meski kemacetan terjadi di ruas jalur 3 in 1, namun, kepadatan kendaraan berkurang di jalan kolektor.

"Masalah 3 in 1 kita bisa berdebat, panggil tenaga ahli pertimbangkan juga. Misalnya, jalur arteri banyak yang kosong juga nggak? Kosong juga membuktikan. Mereka juga mengakui kosong. Yang di protokol naik 20 persen lebih, tapai kalau ditungguin, semua lancar," katanya.

Perpanjang Empat Bulan

Sementara, itu Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan, bahwa pihaknya akan menambah waktu uji coba penghapusan selama empat pekan kedepan.

"Pertimbangannya satu minggu itu mungkin masyarakat belum mendapatkan bentuk untuk pola transportasi. Pola transportasi itu kan kalau teorinya itu sama dengan air. Dia mencari jalan-jalan atau ruas-ruas yang kosong," kata Andri, usai rapat koordinasi 3 in 1, dengan Forum Lalu Lintas, di Kantor Dishubtrans DKI, Jatibaru, Tanahabang, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).

Dalam dua pekan yang dilaksanan uji coba penghapusan kebijakan tersebut, menurut Andri, masih hanya sebatas euforia para pengendara untuk menikmati bebasnya 3 in 1 tersebut.

Karena itu, terjadi kemacetan di ruas jalan itu sebesar 24,35 persen. Namun, ia mengklaim, di luar ruas tersebut, sebaliknya, kepadatan kendaraan berkurang.

"Nah, kita di sini memberikan kesempatan kepada masyarakat pengguna jalan untuk mencari bentuk sambil kita memperbaiki pola transportasi umum untuk melayani masyarakat," katanya.

Karena itu, pihaknya akan menerapkan penghapusan 3 in 1 dengan memperpanjang hingga sebulan kedepan.

"Langsung diterapkan mulai hari ini, sampai sebulan ke depan. Nanti kan saya akan mengeluarkan surat keputusan untuk uji coba yang menghapus 3 in 1 selama 4 minggu. Kalau uji coba kan cukup surat keputusan dari Kepala Dinas Perhubungan. Nanti kalau seumpamanya apakah itu dipermanenkan, ataukah dihapus pagi saja, atau diberlakukan kembali, nah itu nanti keputusannya ada di Pak Gubernur," katanya.

Larang Sepeda Motor

Namun, Andri juga menegaskan, jika nantinya pengadaan 600 bus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat terealisasi, ketika masa perpanjangan uji coba penghapusan 3 in 1, pihaknya akan melakukan pelarangan sepeda motor beroperasi.

Pihaknya, bersama Ditlantas Polda Metro Jaya, akan memberlakukan pelarangan sepeda motor dari Thamrin sampai dengan Senayan.

"Kalau nanti 600 bus hibah dari Kemenhub diturunkan, kami berani lakukan pelarangan sepeda motor melintas dari Thamrin dengan Senayan. Kami akan siapkan angkutan umum massal yang memenuhi untuk masyarakat, terutama di Jabodetabek ini. Jadi, cukup Rp 3.500 sampai di Jakarta. Enak lagi, adem," katanya.

Sterilisasi Busway

Sedangkan, Kepala Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Risyapudin Nursin, mengatakan, bahwa harus memaksimalkan keberadaan bus TransJakarta.

"Jadi kaitannya dengan optimalisasi Transjakarta memang kami menyarankan selain juga untuk membatasi atau mengurangi beban volume kendaraan, bagaimana supaya masyarakat ini dari kendaraan pribadi pindah ke kendaraan umum," katanya.

Salah satunya, dengan menambah jumlah bus TransJakarta, menambah pelayanan hingga sterilisasi jalur busway.

Yaitu dengan dengan meninggikan separator busway.

"Bahwasanya bila sudah ada sistem seperti itu (meninggikan separator busway), walaupun ada atau tidak ada aparat sudah berjalan secara optimal. Tetapi kan sekarang kami tidak mungkin pagar betis semua jalur busway dengan menggelar anggota semua. Karena itu tadi, perilaku budaya masyarakat pengguna jalan kan belum bisa kami jamin," katanya.

Namun, menurutnya ia juga memerlukan partisipasi masyarakat untuk tidak masuk ke jalur busway.

Evaluasi

Sementara, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Ellen Tangkudung, mengatakan, bahwa perpanjangan ujicoba penghapusan 3 in 1 merupakan salah satu usulnya.

Karena, jika hanya dalam kurun dua pekan saja, belum terlihat karakteristik pengendara yang memanfaatkan jalur 3 in 1 tersebut.

"Justru perpanjangan ini kan salah satunya usulan dari kami, DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) untuk supaya dievaluasi lebih baik. Jadi dengan parameter yang benar dengan ukuran yang benar sehingga ketika selesai uji coba bisa dinyatakan bahwa macetnya bertambah atau berkurang, secara keseluruhan," katanya.

Pasalnya, selama dua pekan tersebut, hanya sebagai euforia pengendara memanfaatkan bebasnya 3 in 1. Dengan demikian, penumpukan kendaraan terjadi di ruas jalan tersebut.

Namun, setelah dua pekan pengendara merasakan bahwa 3 in 1 kini bertambah padat, maka mereka akan menghindari jalur tersebut.

Karena itu, perpanjangan empat pekan tersebut, maka akan terlihat antusiasme pengendara yang melintas jalur 3 in 1 itu yang sebenarnya.

"Jadi bukan hanya di jalur-jalur yang menjadi koridor 3 in 1 tetapi juga jalur-jalur alternatif dilakukan evaluasi terukur. Sehingga masyarakat juga bisa mengetahui sebenarnya uji coba ini hasilnya apa sih, gitu, dengan keputusannya nanti. Kemudian juga ada kuesioner yang bisa diisi oleh masyarakat sehingga bisa diantisipasi juga untuk memberikan penilaian tentang 3 in 1 ini," katanya. (suf)