Sudin Sosial Jaksel: Pengemis Tidak Menetap dan Tinggal di Kolong Jembatan

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU - Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bukan yang pertama kali di Jakarta.

Bahkan, dibalik maraknya PMKS yang mengemis dan mengeksploitasi anak ada sindikat besar.

Oleh sebab itu, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan meletakkan puluhan Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) di 11 lokasi yang menjadi titik rawan PMKS.

Kepala Suku Dinas ‎Jakarta Selatan, Mursidin menjelaskan kasus PMKS dan pengeksploitasi anak sudah marak dalam dua atau tiga tahun belakangan ini. Bahkan, dia sudah mencoba mendalami sindikat yang ada.

"Saya sudah pernah mencoba memotret anak-anak yang berada di jalanan. Namun, saya dimarahin oleh beberapa orang yang mengaku orang tuanya. Apa hak bapak untuk memfoto-foto," tutur Mursidin sambil menirukan oknum sindikat pengeksplotasian anak itu saat dihubungi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (26/3).

‎Dia menjelaskan untuk para PMKS hidupnya tidak menetap. Untuk kampung pengemis diketahui hanya berada di Jawa Tengah. Untuk wilayah Jakarta Selatan ada yang terindikasi seperti di wilayah Manggarai.

"Kebanyakan dari mereka tinggalnya di pinggir kolong jembatan. Sehingga akan terus kita sisir," ucapnya.

Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan siapkan 100 untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta Selatan. 100 P3S dibagi menjadi dua shift kerja, sehingga biasanya ada 50 P3S yang menjaga beberapa titik di Jakarta Selatan.

"Kami berharap TNI dan Polri ikut membantu dalam proses penangkapan PMKS. Karena selama ini kami bekerja sendiri," ucapnya.

Fokus penempatan petugas biasanya di ring 1 atau jalan protokol dan ring 2 atau jalan lingkungan. Sementara itu, di ring 3 atau jalan pemukiman, menurutnya tidak terlalu banyak PMKS.

"Antisipasinya kita mengintensifkan P3S Jakarta Selatan supaya mobile bisa ke ring 2 dan 3," ujar Mursidin.

Dia menjelaskan penghasilan dari PMKS yang berada di pinggir jalan beragam. Antara Rp 500.000 sampai Rp 1 juta per hari. ‎Jika satu oknum sindikat mempunyai 5 orang anak untuk mengemis sehari dia bisa mendapatkan Rp 2,5 juta.

"Saya pernah wawancara kepada gembongnya. Misalnya korlipnya sekarang gini pak anak itu tidak punya orang tua yang hidupin saya. Saya kasih makan dan bayar uang kontrakan bagaimana kalau mereka tidak bekerja," ucapnya.(bin)