Pemilukada DKI Jakarta

Muncul Petisi Tolak Revisi UU Pilkada

Sebuah petisi berisi penolakan atas wacana revisi terhadap UU No 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

Muncul Petisi Tolak Revisi UU Pilkada
Kompas.com
Sejumlah artis terjun ikut Pilkada Serentak. 

WARTA KOTA, PALMERAH— Sebuah petisi yang berisi penolakan atas wacana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang dikenal sebagai UU Pilkada kini beredar di masyarakat.

Petisi itu ditujukan kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Petisi yang dimulai oleh Caesar dan telah ditandatangani 18.073 pendukung hingga Kamis (17/3/2016) itu menyebutkan, dalam UU Pilkada, diatur syarat pengajuan calon independen dalam pilkada serentak.

Calon independen atau perorangan paling sedikit harus mengumpulkan 6,5 sampai 10 persen jumlah pemilih tetap agar dapat maju dalam pilkada setempat.

Namun disebutkan, munculnya wacana bahwa UU Pilkada harus direvisi. Alasannya syarat untuk calon independen dinilai jauh lebih mudah daripada syarat untuk partai politik parpol.

Saat ini syarat dukungan untuk calon dari parpol naik 5 persen menjadi 20 persen dari jumlah suara.

Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI merasa syarat untuk calon independen juga harus diperberat agar berimbang.

Ada dua model yang diwacanakan. Pertama, syarat dukungan menjadi 10-15 persen dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau yang kedua 15-20 persen dari DPT.

Menurut petisi ini, hal yang menarik adalah wacana ini timbul ketika proses pencalonan untuk maju ke Pillkada DKI Jakarta menghangat.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petahan telah memilih jalur independen untuk mencalonkan diri kembali.

"Idealnya wacana revisi UU ini tidak hanya untuk kepentingan perangkap politik Pilkada DKI Jakarta, tapi lebih memikirkan kepentingan jangka panjang untuk kehidupan berdemokrasi di Indonesia." tutur Caesar S dalam petisi itu.

Petisi ini, tegasnya, dibuat untuk menolak wacana revisi UU Pilkada terutama mengenai kenaikan syarat dukungan untuk calon independen, mengingat tidak adanya urgensi untuk merevisi UU Pilkada dalam waktu singkat.

"Sangat diiharapkan Komisi II DPR RI dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat dan berpikir ulang mengenai wacana revisi ini," demikian bunyi akhir petisi itu.

Penulis:
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved