DPRD Depok Rancang SKD Gantikan BPJS Kesehatan

SKD ini sudah diusulkan ke Pemkot Depok agar diterapkan sebagai pengganti atau pendamping program BPJS Kesehatan, bagi warga tak mampu.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Andy Pribadi
Kompas.com
Salah seorang warga memperlihatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Cabang Utama BPJS. 

WARTA KOTA, DEPOK - Tidak terlayaninya kesehatan masyarakat miskin di Depok yang menunggak iuran bulanan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Karenanya DPRD Depok langsung merancang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) bagi warga tak mampu di Depok, agar kesehatan mereka terlayani sekalipun menunggak iuran BPJS.

SKD ini sudah diusulkan ke Pemkot Depok agar diterapkan sebagai pengganti atau pendamping program BPJS Kesehatan, bagi warga tak mampu.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, menuturkan SKD sudah selesai dirancang pihaknya dan sudah diusulkan ke DPRD Depok.

Diharapkan SKD bisa diterapkan dalam waktu dekat sebagai pengganti BPJS Kesehatan agar warga tak mampu di Depok terlayani kesehatannya.

"Sebab bukti dilapangan banyak warga tak mampu di Depok menunggak iuran BPJS Kesehatan, sehingga mereka terancam tak terlayani kesehatannya. Karenanya kami rancang SKD ini, agar mereka mendapatkan layanan kesehatan gratis, tanpa iuran bulanan," kata Hendrik, Kamis (17/3).

Hendrik menuturkan kehidupan masyarakat tak mampu di Depok semakin terbebani dengan adanya iuran bulanan BPJS Kesehatan yang akan menjamin kesehatan mereka.

Sehingga kata dia, cukup banyak warga tak mampu yang akhirnya menunggak iuran BPJS Kesehatan, dan mereka tidak dapat dicover oleh BPJS jika sewaktu-waktu sakit dan membutuhkan layanan kesehatan.

"Jadi SKD ini merupakan salah satu jalan keluar yang kami tawarkan. Dananya semuanya dicover dari APBD Depok, dan kami sangat yakin dananya cukup," kata Hendrik.

Hendrik menjelaskan dari sekitar Rp 2,3 triliun dana APBD Depok, sebagian besar bisa dipakai untuk mengcover layanan kesehatan dengan SKD ini.

"Contohnya saja silpa APBD tahun lalu ada sekitar 1,2 triliun, tetapi pembangunan di Depok jalan terus. Karenanya, dana nganggur itu bisa dipakai untuk kesehatan warga tak mampu. Jadi dari APBD, dana untuk SKD kami rasa lebih dari cukup tanpa mengganggu pembangunan di Depok," kata Hendrik.

Hendrik menjelaskan SKD ini hanya diperuntukkan bagi warga miskin atau warga tak mampu di Depok, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di RSUD.

"Kami yakin program SKD ini dapat berjalan, jika semua pihak yakni Pemkot Depok dan Dinas Kesehatan Depok mau duduk bareng," kata Hendrik.

Yang terpenting dalam program SKD ini, adalaha validitas dan pendataan warga tak mampu di Depok.

"Sebab mereka lah sasaran program SKD ini. Pendataan warga tak mampu bisa dilakukan bersama dengan kelurahan, kecamatan serta BPS Depok. Jadi datanya valid dan benar," kata Hendrik.

Menurut Hendrik rancangan SKD ini sudah diusulkannya ke Wali Kota Depok dan dalam waktu dekat akan dibicarakan lebih lanjut agar bisa diterapkan. "Supaya tidak terjadi lagi, warga tak mampu yang nunggak iuran BPJS tak terlayani kesehatannya di Depok," kata Hendrik.(bum)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved