Revisi RUU Pilkada, Ahok : Parpol Ingin Tetap Berkuasa

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilai wacana revisi RUU Pilkada sebagai upaya parpol untuk tetap berkuasa.

Revisi RUU Pilkada, Ahok : Parpol Ingin Tetap Berkuasa
KOMPAS.com/Andri Donnal Putera
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Yenny Wahid dari Wahid Institute menghadiri acara bersama di Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu (5/3/2016). 

WARTA KOTA, BALAI KOTA-Wacana DPR RI merevisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menjadi polemik. Beberapa pihak menganggap bahwa ada usaha partai politik (parpol) menjegal para calon kepala daerah yang maju melalui jalur perorangan atau independen.

Seperti yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Situasi ini akan membuat Teman Ahok dan masyarakat bisa nilai, parpol ini niatnya pengin berkuasa kan. Pengin tetap semua kalau mau maju harus lewat mereka," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2016).

Padahal, lanjut Ahok, dalam undang-undang yang telah diatur, jika memang para calon tidak mempunyai kendaraan politik melalui partai untuk mencalonkan, bisa menggunakan jalur independen. Karena itu, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dibentuk dan mengatur demikian.

"Dalam UU, kalau saluran partai nggak ada, bisa lewat independen. demokrasi ya gitu," katanya.

Seperti diketahui, pada dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon kepala daerah harus memenuhi syarat dukungan antara 6,5 persen sampai 10 persen dari jumlah penduduk di daerah masing-masing.

Namun, Mahkamah Konstitusi, mengubah syarat dukungan sebanyak 6,5 persen-10 persen dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir.

DPR RI mengusulkan untuk menaikkan syarat usulan untuk calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan.

Usulan besaran persyaratan tersebut, yaitu 10 persen-15 persen dari jumlah pemilih atau 15 persen-20 persen dari jumlah pemilih.

DPT untuk Pilgub DKI 2017 sendiri saat ini mencapai 7.026.168 dari total jumlah penduduk DKI kurang lebih 10 juta.

Sementara, Ahok yang didukung oleh relawan Teman Ahok saat ini sudah berhasil mengumpulkan 784.000 KTP dari target 1 juta KTP. Sedangkan, syarat minimal dari KPUD DKI untuk maju perseorangan yaitu 532.000 KTP dukungan.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved