Breaking News:

Ironis, Trotoar di Ruas Jalan Jakarta Minim, Hanya Enam Persen dari Total Ruas Jalan

Baru sebanyak enam persen saja jalan yang dilengkapi trotoar, sangat ironis.

KOMPAS/PRIYOMBODO
Warga yang tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki menghalau pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Koalisi Pejalan Kaki menganggap bahwa sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mampu memberikan kenyamanan dan keamanan untuk warga pejalan kaki.

Pasalnya, saat ini, baru sebanyak enam persen saja jalan yang dilengkapi trotoar.

"Jakarta memiliki 7.000 km ruas jalan. Tapi baru kurang lebih 400 km saja atau 6 persen, ruas jalan yang dilengkapi trotoar," kata Ahmad Safrudin, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, ketika dihubungi di Jakarta, Senin (14/3/2016).

Sementara, sisanya, kebanyakan tidak terawat dan disalahgunakan seperti dengan digunakan untuk tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL), dilintasi sepeda motor, bahkan dijadikan tempat parkir kendaraan.

"Untuk menyajikan trotoar, idealnya itu memiliki lebar minimal tiga meter. Cukup menggunakan paving blok dan dilengkapi fasilitas untuk kaum difabilitas. Jadi, kaum difabilitas dapat mengakses jalan dengan mudah," katanya.

Sementara itu, pihaknya juga meminta agar Pempriv DKI juga menghilangkan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO). Yaitu dengan menggantinya dengan Zebra Cross. Terkecuali.

"Sebaiknya JPO diganti dengan zebra cross kecuali di jalan By Pass. Tapi, untuk di ruas jalan seperti Thamrin-Sudirman, tidak perlu ada JPO," katanya.

Ahmad sendiri menilai, bahwa dengan adanya JPO tersebut, justru menjadikan sebuah bentuk  diskriminasi terhadap pejalan kaki.

Pasalnya, kendaraan bermotor, justru Pemprov berikan kebebasan tanpa adanya hambatan.

"Sedangkan, pejalan kaki yang harus mengalah, dengan harus menaiki tangga JPO. Ini sulit dilakukan untuk anak-anak maupun lansia," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasie) Perencanaan Bidang Kelengkapan Prasanan Jalan dan Jaringan Utilitas Dinas Bina Marga, Riri Asnita, mengatakan, bahwa pihaknya pada tahun ini akan melakukan pembangunan trotoar di sebanyak 45 titik.

"Kami anggarkan untuk pembangunan trotoar pada tahun ini sebesar Rp 250 miliar. Rencananya dikerjakan paling cepat Juni mendatang," katanya.

Pasalnya, saat ini pihaknya masih menunggu proses Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menampilkan pengadaan trotoar di e-katalog.

Jika nantinya sudah berada di e-katalog, pihaknya langsung akan membelinya.

"Untuk pembangunannya, kami prioritaskan untuk membangun trotoar di lokasi-lokasi pusat keramaian, seperti terminal, stasiun, dan pusat bisnis nantinya," katanya.

Untuk pembangunannya tersebut, pihaknya akan melengkapinya dengan fasilitas pembuatan men-hole, atau lubang masuk teknisi untuk masuk ke utilitas.

Kedalamannya nanti 2,5 hingga 3 meter. Sehingga nantinya, tidak perlu lagi teknisi utilitas dan pipa tersebut merusak trotoar dan jalan ketika masuk dalam perbaikan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, mengatakan, bahwa Pemprov DKI, masih minim kemauan dalam mengurai kemacetan dan banjir. Hal tersebut, dilihatnya dari anggaran kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air yang diberikan pada tahun ini.

"Trotoar kan salah satu penunjang untuk pengurai kemacetan. Tapi anggarannya saja pada tahun 2016 sangat minim. Dinas Bina Marga hanya sebesar Rp 3,5 Triliun, sedangkan dan Dinas Tata Air Rp 4 Triliun," katanya.

Namun, anggaran yang minim itu pun penyerapannya juga sangat sedikit. Hanya sekira Rp 1 sampai Rp 2 triliun saja setiap tahunnya.

"Sedangkan, kalau dibandingkan, anggaran untuk TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) pegawai mencapai Rp 9 triliun," katanya.

Seharusnya, jika memang Pemprov DKI berniat memperbaiki masalah banjir dan kemacetan, anggaran dua SKPD itu diperbesar.

"Tapi penyerapan anggarannya juga harus ditingkatkan. Percuma TKD besar, tapi penyerapan anggarannya minim," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved