JPPR: Ridwan Kamil Tunjukan Empat Contoh Ksatria

WARTA KOTA, PALMERAH - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai langkah Walikota Bandung, Ridwan Kamil yang menolak untuk meninggalkan Kota Bandung demi mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Menurut Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional JPPR, langkah yang diambil oleh Ridwan Kamil adalah langkah yang benar.

"Pernyataan Ridwan Kamil juga memutus rencana partai politik untuk mengusungnya dalam Pikada Jakarta 2017," kata Masykurudin kepada wartawan melalui rillisnya, Senin (29/2/2016).

Lanjut Masykurudin, setidaknya terdapat empat pelajaran penting yang dapat kita petik dari keputusan Ridwan Kamil ini.

Pertama, menyelesaikan masa jabatan sebagai walikota selama lima tahun. Pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah, setiap pasangan calon menuliskan dalam formulir pendaftaran pencalonan untuk sanggup menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun penuh.

"Ridwan Kamil memberikan contoh bagaimana mematuhi periode masa jabatan yang telah dituliskannya sendiri," ujarnya.

Kedua, memenuhi tanggung jawab‎ janji pada saat kampanye. Visi, misi dan program pasangan calon yang telah disampaikan kepada KPU dan utamanya kepada masyarakat pemilih harus dituntaskan.

Pertimbangan masyarakat terhadap kualitas program yang diajukan pasangan calon wajib diselesaikan karena hal tersebut adalah faktor kunci dalam kemenangan Pilkada yang diraihnya.

"Ridwan Kamil memberikan contoh bagaimana janji kampanye tidak hanya digunakan untuk menggaet suara pemilih tetapi juga menjadikannya sebagai kontrak sosial yang harus dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Ketiga, orang lokal pilih lokal. Dalam banyak pengalaman Pilkada, seringkali aspirasi masyarakat pemilih atau anggota partai politik dikalahkan oleh kepentingan elit. Tujuan Pilkada di mana orang-orang potensial daerah dapat mengembangkan daerahnya masing-masing sehingga penguatan masyarakat dan kedekatan dengan pemilih terjadi.

"Ridwan Kamil memberikan contoh bagaimana mewujudkan keinginan warga lokal untuk dipimpin oleh orang yang berkualitas dan mempunyai kedekatan dengan masyarakat," jelasnya.

Keempat, bukan kutu loncat. Meskipun ada partai politik yang akan mengusungnya dan hasil survei paling mengunggulkannya, tetap berpikir jernih dan memandang jauh kedepan. Berpikir dengan kepentingan jangka pendek dan aji mumpung jauh-jauh disingkirkan untuk kepentingan bersama yang lebih besar dan berkelanjutan.

"Ridwan Kamil memberikan contoh, meskipun UU tidak melarang seseorang meninggalkan jabatannya untuk jabatan lainnya, tetap ada tanggung jawab pelayanan publik yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja," tandasnya. (Arie Puji Waluyo)