Breaking News:

Sesuai Perda, Apotek dan Klinik di Depok Diminta Urus Perubahan IMB

Apotek dan Klinik yang ada di Depok wajib untuk segera mengurus perubahan IMB.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Gede Moenanto
K24
Bangunan apotek K24 disasar penertiban IMB di Kota Depok. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Raperda perubahan Perda IMB Nomor 13 tahun 2013 telah disahkan oleh DPRD Depok akhir Januari 2016 lalu.

Perda IMB yang baru ini, masih menunggu penomoran oleh DPRD Depok dan Pemkot Depok dalam beberapa pekan ke depan.

Terkait hal itu, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok, meminta ratusan Apotek dan Klinik yang ada di Depok untuk segera mengurus perubahan IMB dalam status izinnya dari IMB usaha menjadi izin sosial.

Menurut Kania, para pemilik Apotek dan Klinik di Depok itu memiliki waktu 2 tahun untuk mengurus perubahan IMB itu, yang terhitung mulai saat Perda IMB yang baru ini ditetapkan nomor Perdanya.

Pengurusan perubahan IMB untuk Apotek dan Klinik itu, kata Kania bisa dilakukan dengan cara mendaftar ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok.

"Setelah adanya perubahan Perda IMB di Depok ini, maka izin Apotek dan Kilinik dari IMB usaha harus berubah menjadi IMB sosial," kata Kania, Selasa (23/2/2016).

Selama dua tahun ini, mereka akan diberikan keringanan, tidak akan dikenakan retribusi saat pengurusan perubahan izin dalam IMBnya.

Kania memastikan pengurusan perubahan izin dalam IMB ini tidak mempengaruhi ketentuan struktur bangunan yang sudah ada.

"Jadi hanya perubahan nama saja, dari IMB usaha menjadi sosial, sedangkan untuk struktur bangunan tidak berubah," katanya.

Menurutnya selama dua tahun ini sejak Perda IMB baru dinomori, apotek dan klinik tidak juga mengurus perubahannya, maka mereka harus memulai pengurusan IMB seperti awal kembali.

Yakni dengan mengurus Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) serta site plan bangunannya lagi. "Tentunya akan dikena retribusi yang sama seperti mereka membuat dan mengurus IMB baru," kata Kania.

Data yang dihimpun Warta Kota, sampai akhir 2015 lalu tercatat ada sekitar 120 apotek dan klinik yang ada di Kota Depok.

Selain apotek dan klinik, kata Kania Perda IMB yang baru ini juga mengatur tentang perumahan yang dibangun pengembang di Kota Depok.

Dimana perumahan baru yang luas perkavlingnya kurang dari 120 meter persegi, maka alternatifnya harus dibongkar.

Sedangkan jika sesuai aturan atau minimal 120 meter persegi dan sudah dibangun namun tanpa IMB, maka pihak pengembang perumahan masih bisa mengurus perizinan IMB-nya.

Untuk hal ini, kata Kania, pihaknya memberikan tenggang waktu satu tahun sejak Perda IMB yang baru dinomori.

"Mereka akan mendapat keringanan untuk mendapatkan IMB, namun jika sudah lebih satu tahun tidak mengurusnya, maka harus dibongkar," katanya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved