Razia Rumah Kos Digencarkan di Jakarta Selatan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan gencar menggelar razia kos-kosan pada pertengahan Januari tahun ini.

Razia Rumah Kos Digencarkan di Jakarta Selatan
Wartakotalive/Bintang Pradewo
Razia kos-kosan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan 

WARTA KOTA, PALMERAH-Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada pertengahan Januari 2016 sedang giat melakukan razia kos-kosan. Selain melakukan pendataan warga, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap kos-kosan yang lebih dari 10 kamar.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel disebutkan, rumah kos yang menyewakan lebih dari sepuluh kamar akan dikenakan pajak sebesar 10 persen. Karena masih banyak rumah kos yang belum membayar pajak, Pemkot Jakarta Selatan melakukan pendataan.

Zulkifli Said, Kepala Bagian Penataaan Kota dan Tata Ruang Pemkot Jakarta Selatan mengatakan langkah razia kos-kosan itu merupakan upayanya untuk menertibkan kos-kosan yang belum membayar pajak. Selain itu, razia itu untuk menanggulangi warga pendatang yang membuat keresahan seperti aksi terorisme yang terjadi di Ibukota Jakarta.

"Razia itu kan sesuai ketentuan. Kalau lebih dari 10 kamar akan kena pajak. Saat ini kita sedang melakukan pendataan," kata pria yang akrab disapa Zul di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2016).

Menurutnya 10 Kecamatan akan bergerak untuk melakukan razia kos-kosan. Sehingga, dari sektor pajak akan ikut terdongkrak jika para pemilik kosan membayarkan kewajibannya.

"Sudah tupoksi temen-temen SKPD dan UKPD lainnya. Pastinya banyak bergerak seperti dari Sudin Pajak dan Dukcakpil yang melanggar kependudukan," ucapnya.

Sementara itu, untuk wilayah Pasar Minggu ada dua rumah kos-kosan yang mewah. Apalagi, harga kos-kosan itu bisa dibilang mahal yaitu antara Rp 1,7 juta sampai Rp 2 juta.

Camat Pasar Minggu, Heryanto menuturkan pihaknya terus melakukan pendataan terhadap kos-kosan di wilayah Pasar Minggu. Selama razia yang dilakukan aparat Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu jarang sekali bertemu dengan pemilik rumah kos-kosan.

Untuk bangunan punya IMB kos, akan tetapi tdk punya izin gangguan dan tidak bayar pajak diarahkan untuk membuat izin gangguan dan membayar pajak. Di Jalan Batu Merah, Pejaten Timur ada 20 kamar kos-kosan dengan harga per kamar Rp 1,75 juta/ Sedangkan di Jalan Tembakau, Pejaten Timur ada 12 kamar dengan tarif antara Rp 2 juuta sampai Rp 2,5 juta/

"Saat razia yang kami gelar tidak bertemu dengan pemilik kos. Jadi saat ini masih proses meminta data," ucapnya.

Dengan rencana memberlakukan pajak 10 persen untuk kos-kosan lebih dari 10 kamar dikeluhkan oleh para penghuni kos-kosan. Hal ini dikarenakan harga sewa kamar kos-kosan akan lebih tinggi. Pasalnya, biaya pajak akan dikenakan kepada penyewa kos-kosan.

Nisa (35), salah seorang penghuni kos-kosan di Kebayoran Lama Utara mengaku keberatan dengan rencana Pemkot Jakarta Selatan. Karena saat ini tarif sewa kamar kos yang ditinggali sejak 5 tahun lalu sudah mengalami kenaikan.

"Bulan Januari ini sudah naik dari Rp 450.000 menjadi Rp 500.000. Kalau dikenakan pajak 10 persen pasti kena ke kita juga," ucap wanita berambut panjang itu.

Menurutnya, untuk kamar berukuran 3 meter x 4 meter sebesar Rp 500.000 sudah lumayan murah di Jakarta. Karena, saat ini sangat sulit mencari kamar kos dengan harga yang miring.

"Susah nyari kos-kosan yang murah sekarang. Sudah jangan dinaikin lagi dong harganya," ucapnya.

Penulis:
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved