Mahalnya Biaya Pendidikan dan Praktik Pungli Diadukan ke DPR

WARTA KOTA, PALMERAH -- Sejumlah kalangan menyampaikan keprihatinan mereka.

Soalnya, mereka sangat menyayangkan akibat masih banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang menerapkan uang pangkal dan semester mahal bagi mahasiswa kedokteran.

Selain itu, sangat disesalkan akibat terjadinya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pengelola PTN dan oknum Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap dokter umum, yang ingin mengambil spesialis lewat Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Hal itu dikatakan Azhar Romli, anggota Komisi IX DPR RI, yang membidangi kesehatan di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Pandangan itu berkaitan adanya keluhan orangtua, yang ingin anaknya masuk di fakultas kedokteran PTN dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang dokter spesialis.

Dia menyatakan, terkejut ketika mendengar honor peserta PPDS yang tengah magang di rumah sakit umum daerah (RSUD) sebesar Rp 5 juta/bulan dipotong sebagian, bahkan tidak dibayarkan oleh oknum Kemenkes setempat.

Termasuk, kata Azhar, keluhan mahalnya uang pendidikan dokter spesialis yang diminta pengelola PTN kepada dokter umum yang ingin mengambil spesialis, antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta dengan alasan, untuk pembangunan fakultas kedokteran dan biaya operasional lainnya.

"Pemotongan honor itu Pungli. DPR memang belum ada bukti. Tapi, bukan berarti kami tidak menanggapi serius. Karena itu, diharapkan kepada masyarakat agar melapor ke DPR jika mengetahui praktik itu,” katanya di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Sebagai pengawas, lanjutnya, DPR akan meminta Menkes menindak tegas oknum pemotong honor peserta PPDS.

"Bila perlu, dicopot. Enak saja mengambil hak orang, memotong tanpa kejelasan,” ujarnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi IX DPR lainnya, Imam Soeroso, yang mengingatkan bahwa mengambil atau memotong honor peserta PPDS bukan saja tindakan pungli, tapi juga korupsi.

Mengingat, kata dia, PPDS adalah program pemerintah bagi dokter umum yang ingin mengambil spesialis.

"PPDS itu program pemerintah, dibiayai dari APBN. Nah, jika honor itu dipotong, bahkan dirampas seluruhnya, ya, itu kejahatan namanya. Korup. Harus diambil tindakan, harus ada sanski bagi pelakunya," katanya.

Program pemerintah dimaksud sebagaimana diatur Permenkes No. 535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik jo Permenkes No 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.

Menurut Imam Soeroso, saat ini, ada sekitar 1.000 dokter umum yang tengah mengambil spesialis di seluruh Indonesia.

Baik sebagai peserta PPDS, dimana biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah lewat program Kemenkes, maupun belajar dengan biaya sendiri.

"Bagi peserta PPDS, nantinya akan ditempatkan di daerah. Dengan begitu, daerah memiliki dokter spesialis, yang selama ini tidak ada. Tapi, saya prihatin, kenapa ada oknum tega memotong dan meng-korup honor mereka,” katanya.

Dua politisi ini juga menyayangkan mahalnya uang pendidikan calon dokter spesialis yang dipungut PTN.

Menurut Imam Soeroso, mestinya biaya pendidikan harus murah dan bila perlu dibebaskan.

"Mengingat, pembangunan kampus PTN dan biasa operasionalnya menjadi bagian yang dibiayai pemerintah (APBN) melalui bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN)," katanya.

Termasuk dosennya, kata Azhar Romli, digaji oleh pemerintah.

"Kasihan, masyarakat yang ekonominya pas-pasan, tidak bisa menyekolahkan putra-putrinya di kedokteran terkendala biaya pendidikannya mahal. Ya, mulai dari kuliah pertama jadi dokter umum, sampai jadi dokter spesialis," ujar dia, seraya menambahkan, biaya kuliah awal kedokteran saja mesti merogoh kocek ratusan juta rupiah.

Padahal, lanjut Azhar Romli, Indonesia masih kekurangan dokter spesialis untuk layanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil mapun kepulauan.

"Pemerintah mestinya mampu mengendalikan persoalan ini, agar banyak dokter umum mengambil spesialis. Dan siswa SMA pintar tapi orangtuanya miskin, bisa kuliah di fakultas kedokteran," katanya.