Tidak Bayar Retribusi, 154 Kios di Pasar Induk Kramatjati Disegel

Masalah zonasi ini belum jelas, maka pedagang belum membayar retribusi.

Warta Kota/Ichwan Chasani
Kegiatan di Pasar Induk Kramatjati. 

WARTA KOTA, KRAMATJATI -- Sebanyak 154 kios di Pasar Induk Buah dan Sayur Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (20/1) disegel petugas.

Tempat usaha tersebut ditutup paksa oleh pihak pengelola karena tidak membayar retribusi selama satu tahun belakangan.

Salah seorang pemilik kios, H Chandra (53) mengaku, dirinya belum membayar retribusi karena pada masa kepemimpinan manajer lama, kios miliknya akan dilakukan zonasi.

Pasalnya, kabar yang berhembus, empat dari 12 kios miliknya akan terkena imbas rencana tersebut.

Ia mengungkapkan, dirinya masih menunggu kejelasan terkait masalah zonasi sebelum akhirnya menunaikan kewajibannya.

Terlebih, dirinya juga sudah menyiapkan rekening di Bank DKI sebagai syarat untuk pembayaran retribusi.

"Masalah zonasi ini belum jelas, makanya saya belum membayar retribusi. Saya baru akan bayar kalau kejelasan masalah zoning segera diselesaikan," katanya di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Manajer Pasar Induk Buah dan Sayur Kramatjati, Nurman Adhi mengatakan, tindakan tegas diambil pihaknya karena para pedagang tidak lagi menunaikan kewajibannya.

Hal itu dilakukan setelah ditemukan adanya tunggakan usai melakukan audit seluruh aset Pasar Induk Kramatjati.

"Padahal mereka sudah berjualan sejak puluhan tahun silam. Namun setelah sistem pembayaran retribusi melalui bank, kami baru mendapatkan data tersebut. Sebelumnya kami juga sudah memberikan surat peringatan I dan II hingga perintah pengosongan," ujarnya.

Fakta lainnya dari sekian ribu pedagang yang diperiksa, pihak pengelola pasar menemukan 254 pedagang yang tidak membuka rekening.

Pendekatan pun dilakukan hingga akhirnya hanya tersisa 154 pedagang.

"Karena, mereka tidak menunjukan itikad baik, makanya hari ini langsung kami tertibkan dengan menyegel kios-kios," katanya.   

Nurman Hadi mengungkapkan bahwa akibat tidak dibayarkan retribusi tersebut, Pemprov DKI mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya setiap bulan para pedagang harus membayar retribusi sebesar Rp 400.000.

"Bila dihitung, kerugian yang terjadi akibat tunggakan tersebut mencapai Rp 327 juta," katanya.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved