Pembebasan Lahan MRT Lewat Konsinyasi di Pengadilan Sebesar Rp 74 Miliar

KIni tinggal 10 persen lagi. Semuanya masih berproses.

Pembebasan Lahan MRT Lewat Konsinyasi di Pengadilan Sebesar Rp 74 Miliar
Warta Kota/Banu Adikara
ILUSTRASI - Warga menerima kompensasi pembebasan lahan kereta bandara, Rabu (11/11/2015). 

WARTA KOTA, KEBAYORANBARU - Proses pembebasan lahan untuk pembangunan stasiun Mass Rapid Transit (MRT) di Cipete dan Gandaria Selatan masih terkendala. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memutuskan konsinyasi terhadap lahan warga yang tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah.

Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengatakan masih ada 11 bidang lahan prioritas yang belum dibebaskan. Hal ini dikarenakan warga di Cipete dan Gandaria Selatan yang tidak mau harga appraisal.

"Kemarin yang belum dibebaskan untuk prioritas membuat stasiun total Rp 74 miliar kita konsinyasi ke pengadilan. Itu berada di Cipete dan Gandaria Selatan," kata Tri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/1).

Pada 31 Desember 2015 lalu, Dinas Bina Marga sudah membayarkan 106 bidang lahan yang perlu dibebaskan untuk proyek MRT‎. Untuk wilayah Jakarta Selatan, ada sebanyak 613 peta bidang dengan luas 138.854 meter persegi yang harus dibebaskan untuk proyek MRT.

Bidang lahan itu terbentang mulai dari Jalan Panglima Polim hingga Lebak Bulus. Pembebasan lahan rata-rata dibutuhkan untuk area tiang, stasiun dan depo MRT.

Tri menargetkan pembebasan lahan bisa selesai tahun 2016 ini. Mengingat pekerjaan MRT pun terus berjalan secara paralel dengan pembebasan lahan.‎ Pembebasan lahan untuk proyek Mass Rapid Transit di Jakarta Selatan sudah mencapai 90 persen. Sisanya masih dalam proses pemeriksaan berkas.

"KIni tinggal 10 persen lagi. Semuanya masih berproses. Di antara yang sedang dalam proses itu, ada 11 bidang lahan yang harus dibayarkan melalui konsinyasi,"‎ tuturnya.

Menurut dia, langkah ini diambil lantaran pemilik lahan dan Pemprov DKI tak mendapat kata sepakat dalam penentuan harga tanah meski suah melalui appraisal. Dengan konsinyasi, kesepakatan pembayaran lahan akan ditentukan oleh pengadilan.‎ "Jadi minggu depan kami akan proses konsinyasinya," ujarnya.

Penulis:
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved