Parkir Liar Jadi PR Besar Dishub DKI

Pelanggaran parkir liar dan angkot ngetem masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada tahun 2016.

Parkir Liar Jadi PR Besar Dishub DKI
Panji Baskhara Ramadhan
Mangara Pardede, Wali Kota Jakarta Pusat. 

WARTA KOTA, JAGAKARSA-Pelanggaran parkir liar ataupun angkutan umum yang berhenti sembarang rupanya masih menjadi Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan pada tahun 2016 mendatang. Pasalnya, hingga penghujung tahun 2015, pelanggaran parkir liar masih terjadi, walaupun upaya penindakan terus dilakukan.

Kondisi tersebut seperti yang terlihat di Jalan Lenteng Agung Raya, tepatnya depan Stasiun Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (29/12). Ruas jalan selebar lima meter yang padat terlihat penuh dengan jejeran mikrolet yang menunggu penumpang, akibatnya, lalulintas pun tersendat hingga menyebabkan kemacetan.

"Angkot yang ngetem adalah penyebab utama dari kemacetan, sopir angkot seenaknya menunggu dan menurunkan penumpang di sisi jalan. Padahal sudah sering kami tertibkan, tapi masih saja dilakukan," ungkap Kasi Pengendalian Operasional Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, Slamet Dahlan di lokasi, Selasa (29/12/2015).

Terkait hal tersebut, pihaknya pun segera melakukan penindakan berupa penyitaan. Namun, lantaran kehadiran para petugas sudah diketahui para supir angkutan umum, hanya sebanyak sepuluh unit armada yang berhasil dikandangkan.

Tidak hanya di Jakarta Selatan, sulitnya menghapus parkir liar pun dialami oleh jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Walau penindakan sudah dilakukan ratusan kali dengan total penindakan mencapai 23.667 kendaraan roda dua dan 2.886 kendaraan roda empat sepanjang tahun 2015, keberadaan parkir liar pada kantong-kantong parkir liar masih terlihat terjadi.

"Kita juga sudah cabut ijin operasi kepada 506 angkutan umum dan angkutan barang, alasannya karena ngetem sembarangan dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan. Tapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing, kalau tidak sadar akan kesalahan, pelanggaran pasti akan terus berulang," jelas Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat, Henri Perez Sitorus.

Walaupun begitu, dirinya mengaku tidak akan berhenti untuk melakukan operasi kembali. Karena, tidak hanya menciptakan ketertiban lalulintas, dirinya pun menginginkan agar kesadaran masyarakat terhadap hukum pun meningkat.

“Intinya kita mau supaya masyarakat sadar akan peraturan, tertib berlalulintas, kalau tidak pasti akan kita tindak. Pada angkutan umum juga begitu, kita ingin angkutan umum itu lebih manusiawi, aman dan nyaman, karena bukan buat kita, tapi buat mereka (angkutan umum-red) juga, kalau kondisinya bagus pasti mereka ramai juga," tambahnya.

Ditemui terpisah, Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, dirinya sangat mendukung upaya penindakan yang dilakukan oleh jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Karena, lewat penegakan hukum, ketersediaan transportasi yang beradab pun akan tercipta.

“Kita akan terus berusaha untuk bisa menyediakan transportasi massal yang nyaman. Lewat penindakan tentu akan membawa efek positif bagi pemilik ataupun pengemudi angkutan umum. Meskipun perubahan transportasi masal kita rasakan saat ini, setidaknya kita bisa menjadi bagian dari perubahan transportasi ibukota ke arah lebih baik,” ujarnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved