DPP DKI Pasang Alat Pencatat Transaksi di 5.555 Restoran

Secara simbolis, DPP DKI menerapkan ke restoran pertama di Restoran Pelangi, Menteng, Jakarta Pusat

DPP DKI Pasang Alat Pencatat Transaksi di 5.555 Restoran
Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Ilustrasi salah satu restoran, Nebula Club. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, menurunkan sebanyak 5.555 alat Point of Sale (PoS), yaitu alat pencatat transaksi penjualan bagi Wajib Pajak (WP) ke restoran-restoran yang berada di Jakarta.

Secara simbolis, pihaknya menerapkan ke restoran pertama di Restoran Pelangi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2015).

Kepala DPP DKI Jakarta, Agus Bambang mengatakan, bahwa dengan menggunakan alat tersebut, bisa merekam seluruh transaksi penjualan, mendokumentasikan laporan penjualan, dan mengirimkan data tersebut ke server DPP secara real time.

"Dengan pendataan secara real Tim akan mempermudah proses pelaporan pajak, atas omzet hasil usaha setiap Bulan dari transaksi hariannya," kata Agus ketika mengujicobakan di alat PoS di Restoran Pelangi, di Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Agus, dengan alat tersebut, penerimaan pajak restoran akan lebih akurat. Sehingga, nantinya juga akan lebih mempermudah para WP.

"Sepanjang online terkoneksi secara akurat bisa dipertanggung jawabkan. Dengan online diharapkan kemudahan Dinas Pelayanan pajak kepada WP. Jadi nanti tidak usah periksa pembukuan, basisnya dari database online. Tidak perlu ada pemeriksaan lanjutan. Gak harus bertemu sehingga ada interest apapun bisa diputus. Sehingga diharapkan tingkap kepercayaan pembayaran pajak jadi lebih baik," katanya.

Dengan penggunaan alat tersebut, lanjut Agus, memiliki potensi kenaikan pendapatan pajak restoran. Selain itu juga bisa menjaga konsistensi transaksi kepada WP untuk membayar setiap bulannya.

"Hukumnya wajib kepada restoran untuk memasang alat ini. Kami yang sediakan alatnya, gratis. Karena WP restoran juga sudah membuat pernyataan mutlak di dalam salah satu point dia wajib online, jika tak menggunakan itu akan dicabut izinnya," katanya.

Untuk pemasangan alat tersebut, yaitu pada restoran yang beromzet setahun minimal Rp 200 juta.

Pihaknya berharap pada Februari 2016 nanti, alat PoS akan terpasang di 5.500 restoran.

"Dari Dinas Pajak anggarannya Rp 46 miliar untuk pengadaan 5.555 unit PoS. Selanjutnya kalau ada restoran baru akan dikasih alatnya oleh Dinas Pajak," katanya.

Sementara itu, Mince (49) pemilik Restoran Pelangi, mengatakan, bahwa dengan alat tersebut akan lebih memudahkan pihaknya dalam hal pembayara pajak.

Pasalnya, tidak perlu lagi adanya audit pada restorannya oleh pihal DPP.

"Saya nggak mau direpotkan dengan audit. Saya sering emosi. Kita bilang ini. Orang pajak suka cari-cari kesalahan. Saya nggak mau direpotkan dengan audit. Kalau saya pakai online saya nggak diaudit," katanya.

Namun, ia berharap agar Pemprov DKI kedepan bisa menerapkan sistem pajak progresif kepada para pembeli. Agar terdapat asas keadilan nantinya.

"Masak kalau orang datang ke sini, cuma makan mie ayam, masa juga dikenakan pajak. Apalagi yang makan di sini kan kebanyakan kalangan menengah, rata-rata cuma karyawan. Harusnya pajaknya dikenakan untuk makanan di atas Rp 100.000," katanya.

Tak hanya itu, ia juga berharap, agar dengan pembayaran pajak para WP, juga bisa dirasakan manfaatnya. Yaitu dengan pembangunan fasilitas warga yang lebih baik.

"Jangan kami hanya dikejar-kejar bayar pajak. Tapi hasil dari pajak itu juga dibangun dong fasilitas untuk warga," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved