Pemisahan Aset Tirta Bhagasasi Dipastikan Batal

Dari data itu sudah terlihat, bahwa pengelolaan air bersih secara mandiri sudah terdesak sekali,

Pemisahan Aset Tirta Bhagasasi Dipastikan Batal
Warta Kota
Ilustrasi 

WARTA KOTA, BEKASI - Pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dipastikan batal dilaksanakan tahun ini. Pasalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, telah menunda proses penghitungan aset antar keduanya.

"Seharusnya tahun ini sudah selesai dibahas, tapi karena BPKP meminta diundur jadi kami menurutinya. Penghitungan aset perlu dilakukan, karena bakal jadi pedoman pemisahan ini," ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Jumat (25/12).

Menurut Rahmat, pemisahan aset ini harus segera dilaksanakan, karena Kota Bekasi harus memiliki perusahaan sendiri dalam hal pengelolaan air bersih. Alasannya, kebutuhan pelanggan di Kota Bekasi sangat besar.

Hingga kini, setidaknya ada 140.000 pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi yang tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi. Bahkan jumlah calon pelanggan yang masuk daftar tunggu (waiting list) untuk disalurkan air bersih mencapai 70.000 orang. "Dari data itu sudah terlihat, bahwa pengelolaan air bersih secara mandiri sudah terdesak sekali," kata Rahmat.

Dalam proses pemisahan ini, kata Rahmat, Kota Bekasi disebut memiliki saham lebih kecil dari Kabupaten Bekasi. Menurut dia, Kota Bekasi memiliki saham sebanyak 45 persen, sedangkan Kabupaten Bekasi 55 persen. Apabila memang dalam penghitungan aset itu dinyatakan Kota Bekasi harus membayar nilai yang besar kepada Kabupaten Bekasi, maka Pemkot Bekasi harus siap. "Kami siap, tidak ada masalah kok. Kalau memang Kota Bekasi harus bayar mahal, yang penting proses kepemilikan aset PDAM segera rampung," jelas Rahmat.

Guna mempercepat proses penghitungan aset, Rahmat menginstruksikan kepada jajarannya untuk membentuk tim khusus. Tim ini bertugas menghitung aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi. "Secepatnya bentuk tim itu karena pemisahan harus dilakukan," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno menyayangkan pernyataan Wali Kota, Bekasi Rahmat Effendi yang mau membayar aset Kabupaten Bekasi. Menurut dia, aset itu nilainya sudah besar, apalagi setiap tahun selalu ditambah subsidinya melalui APBD Kabupaten Bekasi.

Taih menjelaskan, untuk penyertaan modal PDAM Tirta Bhagasasi tahun 2015, pihaknya sudah memberikan sebesar Rp 65 miliar. Dana itu biasanya untuk menambah perluasan jaringan instalasi pengelolaan air bersih. Bahkan tahun depan masih disertakan penyertaan modalnya melalui APBD 2016.

Taih pun heran dengan pernyataan Rahmat yang mau membeli aset, karena hingga kini belum ada pembahasan tentang pemisahan aset. Bahkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak bisa memutuskan sebelum ada pembahasan dengan anggota legislator di wilayah setempat. "Kami saja sampai sekarang belum mendapat laporan terkait pembahasan aset itu. Kenapa Kota Bekasi sudah klaim mau membelinya," ujar Taih.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved