Pemerintah Ajak Pengusaha Atasi Kemiskinan Melalui CSR

WARTA KOTA, KUNINGAN - Pemerintah mengajak pelaku bisnis untuk memberantas kemiskinan di Indonesia.

Caranya dengan melaksanakan Coorporate Social Responsiblity melalui lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab.

“Kami ingin mengajak semua perusahaan pelaku bisnis untuk turut dalam menuntaskan kemiskinan di tanah air melalui program CSR. Dari program ini diharapkan akan memperbaiki akses pada layanan dasar, Kemudian menciptakan lapangan kerja yang baik dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja. Memastikan perlindungan bila terjadi guncangan," kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemetaaan Pembangunan atau Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, dalam acara Forum Aksi untuk Bisnis yang Bertanggungjawab’ (Action Forum for Indonesia Responsible Business/AFIRB) di Balai Kartini, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Kamis (17/12).

Bambang menyatakan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kemiskinan rentan dan timpang.

Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terus berkembang.

Saat ini terdapat sekitar 28,6 juta orang atau 11,22 persen pada Maret 2015.

Sementara kerentanan sebagian penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sesungguhnya masih rentang jatuh ke kemiskinan.

Pada daftar kesenjangan, rasio ini sebesar 0,31 pada 2013 merupakan tertinggi selama 50 tahun terakhir.

Hal ini dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya.

Bambang menyatakan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Karena itu partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan.

"Dampak upaya penanggulangan kemiskinan akan berlipat ganda ketika pemerintah didukung oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan komunitasnya," ujarnya.

Bambang berharap adanya pensasaran bersama dalam penanggulangan kemiskinan.

Misalnya berbagai program bantuan sebelumnya cenderung menggunakan data penerima manfaat uang berbeda sehingga menyebabkan pensasaran yang tidak efektif.

Salah satu prioritas TNP2K adalah mendorong berbagai program bantuan sosial menggunakan basis data penerima manfaat yang sama agar terdapat komplementari antar program dan bantuan. (dod)