Meledaknya Jokowi Itu Kode Keras untuk Polri dan Kejaksaan segera Tetapkan Tersangka

Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai kode keras untuk kejaksaan dan kepolisian.

Meledaknya Jokowi Itu Kode Keras untuk Polri dan Kejaksaan segera Tetapkan Tersangka
Presiden Joko Widodo
Ilustrasi. Skandal Papa Minta Saham membuat Presiden Jokowi marah besar. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menilai kemarahan Presiden Joko Widodo atas pencatutan namanya untuk meminta saham PT Freeport Indonesia, merupakan kode bagi Polri dan Kejaksaan terkait skandal Papa Minta Saham.

Polri dan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang ada di bawah Presiden, harus bergerak cepat untuk mengusut pencatutan nama, yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid (Mohre) ini.

Apalagi, Mohre dikabarkan sudah kabur ke luar negeri, saat skandal Papa Minta Saham masih diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kan itu sudah kode, kalau di Twitter itu kode keras, namanya. Polisi dan kejaksaan supaya segera bergerak," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Masinton menilai, Presiden tak perlu melaporkan lagi Setya ke Polri atau pun kejaksaan. Bahkan Jokowi juga tidak perlu memberikan instruksi apa pun terkait masalah ini.

"Kan cukup tau saja apa tugas masing-masing," kata Anggota Komisi III DPR itu.

PDI-P, lanjut Masinton, tidak akan mendukung siapa pun dalam masalah ini. PDI-P menyerahkan seluruhnya proses yang berjalan di MKD.

Jika Polisi dan Kejaksaan Agung hendak mengusut kasus ini, PDI-P juga menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan.

"PDI-P meletakan proporsinya supaya berimbang. Enggak ada yang didukung," kata Masinton.

Kemarahan Jokowi

Pada Senin petang, Jokowi sempat memberi pernyataan kepada media mengenai persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Saat itu, Jokowi masih terlihat tenang.

Namun, raut wajah dan suaranya mendadak berubah ketika ditanya mengenai proses persidangan yang berjalan di MKD.

"Saya tidak apa-apa dikatakan Presiden gila! Presiden sarap, Presiden "koppig", tidak apa-apa. Tetapi, kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Tidak bisa. Ini masalah kepatutan, kepantasan, moralitas. Itu masalah wibawa negara," ungkap Jokowi dengan nada tinggi. (Ihsanuddin)

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved