Breaking News:

Satpol PP Depok Tak Bernyali Bongkar Tembok yang Isolasi Warga

Instruksi Satpol PP Depok ke pengembang PT Megapolitan Developments untuk membongkar tembok yang menutup permukiman warga, hanya gertak sambal belaka.

Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Tembok yang dibangun pengembang menutup jalan warga di Kampung Kramat, RT 01, RW 05, Limo, Depok. 

WARTA KOTA, DEPOK - Instruksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok ke pengembang PT Megapolitan Developments (PT MD), untuk membongkar tembok setinggi 2 meter sepanjang 50 meter yang menutup permukiman warga di Kampung Kramat, RT 01, RW 05, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, nyatanya hanya gertak sambal belaka.

Sebab lima hari setelah perintah bongkar dilayangkan ke PT MD, atau sampai Jumat (4/12/2015) ini, Satpol PP Depok belum juga memastikan untuk melakukan pembongkaran paksa atas tembok yang membuat warga terisolir selama 3 bulan ini.

Bahkan, kepada sejumlah warga Kampung Kramat yang mendatangi dan menemuinya, Rabu (2/12/2015) malam lalu, Kasatpol PP Depok Nina Suzana, mengaku khawatir pihaknya di PTUN-kan PT MD jika membongkar paksa tembok itu dalam waktu dekat ini.

Hal ini membuat warga Kampung Kramat terkejut dan kecewa. Warga menilai Satpol PP Depok, tak bernyali untuk menegakkan aturan sekaligus melindungi warga.

Padahal, secara jelas Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok telah menyatakan bangunan tembok itu tak berizin sehingga melanggar Perda Kota Depok No 13/2013 tentang IMB. Karenanya tembok harus ditertibkan, dan melimpahkan masalah ini ke Satpol PP selaku eksekutor.

"Kami sangat terkejut dengan pernyataan Kasatpol PP, saat kami temui, Rabu malam lalu. Ia mengatakan belum berani membongkar tembok karena takut di PTUN-kan oleh pengembang. Ini namanya Satpol PP gak punya nyali membela yang benar," kata Dodo Raliga (50), salah seorang warga Kampung Kramat, kepada Warta Kota, Jumat (4/12/2015).

Menurut Dodo, dalam pertemuan itu, Satpol PP Depok, tidak dapat memastikan kapan pembongkaran paksa dilakukan jika PT MD tidak membongkar sendiri bangunan tembok itu.

"Dia justru blak-blakan bilang ke kami, selain ribet juga butuh dana untuk bolak-balik ke pengadilan, jika di PTUN-kan oleh pengembang. Ini maksudnya apa?," kata Dodo.

Menurutnya hal itu tak pantas dikatakan seorang pejabat Satpol PP karena penertiban bangunan tembok tak berizin merupakan tupoksinya.

"Ini semua membuat kami tak percaya dengan birokrasi Pemkot Depok. Sangat jelas, Satpol PP Depok takut dengan pengembang Megapolitan," kata Dodo.

Lilin Suharlin, warga lainnya yang juga memiliki lahan di Kampung Kramat yang terisolir mengaku geram dengan pernyataan Satpol PP kepada warga.

Menurut Lilin, sangat jelas Satpol PP Depok melindung pengembang PT Megapolitan Developments, sekalipun melanggar aturan.

"Kan sudah jelas bangunan tembok itu gak berizin. Apalagi tembok didirikan menutup jalan permukiman yang bikin warga terisolir. Lalu kenapa Satpol PP takut? Karena mau melindungi pengembang," katanya.

Sementara itu, Kasatpol PP Nina Suzana, membenarkan beberapa perwakilan warga Kampung Kramat menemuinya, Rabu lalu.

Namun ia enggan menjelaskan pembicaraan dalam pertemuan itu serta menolak membahas kasus penembokan yang menutup jalan warga, oleh PT MD sejak 10 September lalu tersebut.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved