Korupsi UPS

Lulung Akui Sudah Diadili Lebih Awal oleh Pengadilan Media

Menurutnya dari banyaknya pemberitaan UPS yang menyangkut Lulung, ia merasa sudah sering diadili di media.

Lulung Akui Sudah Diadili Lebih Awal oleh Pengadilan Media
KOMPAS.COM / KRISTIANTO PURNOMO
Abraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri. 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU - ‎Lantaran kerap diperiksa lebih dari empat kali oleh Bareskrim Polri sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan UPS, maka muncul anggapan dan opini bahwa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung pasti ‎terseret dalam kasus ini.

Lulung pun angkat bicara soal dirinya yang kerap kali dikaitkan dengn kasus UPS.

Menurutnya dari banyaknya pemberitaan UPS yang menyangkut Lulung, ia merasa sudah sering diadili di media.

"Harusnya kan Pak Firman (M. Firmansyah‎ tersangka korupsi pengadaan UPS) lapor ke saya, karena saya kan koordinator. Muncul pertanyaan mana mungkin Lulung tidak tahu? Saya bawa-bawa Tuhan tidak boleh, Tuhan kan berpihak pada saya. Yang paling bertanggungjawab itu adalah Ahok (Gubernur)," ungkap Lulung, Rabu (25/11) di Mabes Polri.

Lulung pun meminta media ikut mencerdaskan bangsa, ‎dan menulis berita dengan benar tidak ada yang dipotong atau diedit.

"Media itu harus ikut mencerdaskan bangsa, jangan alasan beritanya karena redaktur tuh Bang Haji. Jangan dong, kasihan rakyat. Kalau memang kita mau tegakkan hukum, yuk sama-sama yang bener jangan diumpetin. ‎Saya malah sudah diadili lebih awal oleh pengadilan media. Kalau ibaratnya pukulan, saya sudah dapat empat kali pukulan tyson "dugg"," tutur Lulung.

‎Untuk diketahui, hanya sekitar 1,5 jam, Rabu (25/11) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung ‎diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Pantauan Tribunnews.com, Lulung diperiksa pukul 10.05 hingga 11.20 WIB. Usai diperiksa, Lulung pun bisa kembali pulang dan statusnya masih sebagai saksi.

"‎Tadi hanya enam pertanyaan, apakah boleh dilelang. Dan saya bilang tidak boleh. Lelang itu bukan DPRD, lelang itu Pemerintah daerah sebagai pejabat pembuat komitmen. Pemeriksaan ini makin membuat terang benderang kasus ini," ucap Lulung di Bareskrim.

Termasuk diungkapkan Lulung, pemeriksaan terhadap dirinya yang sudah lebih dari empat kali ini juga makin menguatkan bahwa yang sebenarnya harus bertanggung jawab dalam kasus ini ialah Gubernur DKI Jakarta, Ahok.

"Yang harusnya bertanggung jawab ialah saudara Gubernur," tambahnya.

Dalam kasus pengadaan UPS pada APBD-P 2014, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka. Yaitu dua tersangka dari pihak eksekutif, Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sementara, Zaenal Soleman saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Sedangkan, dua tersangka lainnya dari pihak DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari fraksi Partai Demokrat. Lalu, Fahmi Zulfikar dari fraksi Partai Hanura. Keduanya, diduga terlibat dalam kasus UPS saat sama-sama menjabat di Komisi E DPRD DKI Periode 2009-2014.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved